Pemprov Sumut Terima Rp517 Miliar Cukai Rokok, BPKAD Waspadai Dampak Rokok Ilegal

MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah menerima transfer dana pajak rokok sebesar Rp517 miliar dari pemerintah pusat. Dana ini merupakan bagian dari target penerimaan pajak rokok tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut, Timur Tumanggor, yang menjelaskan bahwa penerimaan tersebut merupakan bagian dari transfer rutin pemerintah pusat kepada daerah.

"Pajak rokok ini diberikan dari pusat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Timur saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (25/9).

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Genjot 7 Jenis Pajak Daerah, Target PAD 2025 Capai Rp6,3 Triliun

Timur juga menyoroti tantangan dalam optimalisasi pajak rokok, yakni meningkatnya peredaran rokok ilegal dan penggunaan rokok elektrik (vape) yang belum sepenuhnya tercakup dalam sistem perpajakan saat ini.

"Maraknya rokok ilegal jelas berdampak pada penerimaan pajak. Begitu juga dengan tren penggunaan vape. Kita perlu lebih aktif melakukan pengawasan di lapangan untuk menekan peredarannya," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapenda Sumut, Rudi Hadian Siregar, menambahkan bahwa transfer pajak rokok dari pemerintah pusat merupakan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH), yang ditetapkan besarannya berdasarkan realisasi nasional.

"Biasanya pencairan dilakukan dalam tiga tahap. Saat ini kita sudah menerima Rp517 miliar. Sisanya akan ditransfer pada Oktober dan Desember mendatang," jelas Rudi.

Pemprov Sumut sendiri menargetkan penggunaan dana pajak rokok ini untuk mendukung program-program strategis di bidang kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan pengawasan peredaran produk tembakau.*

Proyek Gagal: Kebocoran Atap GOR Futsal PON Sumut Ungkap Dugaan Korupsi dan Nepotisme