JAKARTA — Nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid turut disebut dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 September 2026.
OTT tersebut dilakukan KPK di sejumlah wilayah Jabodetabek.
Baca Juga:Operasi itu berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Bogor yang disebut melibatkan pejabat Kementerian ATR/BPN dan korporasi PT Summarecon Agung Tbk.
Nama Nusron Wahid dikaitkan dengan perkara tersebut setelah KPK menyita 20 koper dan tas kardus berisi uang tunai dalam jumlah besar dari kediaman mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto alias Gus Arif di Perumahan CitraGran, Cibubur.
Gus Arif disebut mengaku bahwa uang tersebut merupakan milik Nusron Wahid.
Pengakuan itu disebut disampaikan saat tim KPK melakukan pemeriksaan awal pada hari OTT.
Namun, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK yang menyatakan keterlibatan Nusron Wahid dalam perkara tersebut.
Dalam perkara dugaan korupsi perizinan itu, Gus Arif disebut diduga berperan sebagai penghubung antara Nusron Wahid dan pihak perusahaan properti Summarecon.
Selain Arif Sugiyanto, KPK juga mengamankan politikus Partai Golkar Fahd A Rafiq dalam operasi tersebut.
Fahd disebut berperan dalam mengumpulkan dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut sebelum diserahkan kepada Gus Arif.
Temuan uang dalam jumlah besar di kediaman Gus Arif kemudian menjadi salah satu bagian yang dikaitkan dengan rangkaian OTT KPK tersebut.
JAKARTA Tim dokter spesialis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) mengungkap kondisi terbaru Febiona Purba, siswi asal Kabupaten Karo,
KESEHATAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti adanya struktur bayangan dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB)
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UndangUndang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapata
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum terlihat menghadiri sejumlah agenda di DPR
NASIONAL
JAKARTA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan menyampaikan arahan Menteri ATR/BPN Nusro
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim penyidik Subdit II Harta Benda (Harda) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara menahan anggota DP
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pengadaan 15.000 potong jilbab senilai Rp525 juta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Aliansi Mahasis
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mempercepat penyelesaian sejumlah Program Strategis Daerah (PSD) bidang pendidikan agar d
PENDIDIKAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan anggaran Rp49,5 miliar lebih untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) melalui
PENDIDIKAN
MEDAN Dinas Pendidikan Sumatera Utara mencatat seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri di bawah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah terali
PENDIDIKAN
