MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 30 saksi dalam perkara tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, mengatakan pemeriksaan saksi dilakukan untuk mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan lahan proyek jalan tol tersebut.Baca Juga:
"(Para saksi) dalam kasus jalan tol sekitar lebih kurang 30 orang telah diperiksa," ujar Rizaldi, Selasa, 15 September 2026 sore.
Meski pemeriksaan telah dilakukan terhadap puluhan saksi, Kejati Sumut belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut.
Rizaldi mengatakan proses penyidikan masih berlangsung dan penyidik masih mengumpulkan keterangan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara tersebut.
"Belum ada tersangkanya," pungkas Rizaldi.
Sebelumnya, penyidik bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut telah meningkatkan status perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan-Binjai dari tahap penyelidikan ke penyidikan.
"Kasus tersebut ditahap penyidikan dan masih pemeriksaan saksi-saksi," ujar Kasi Penkum Kejati Sumut Rizaldi di Medan, Minggu, 19 April 2026.
Pengadaan lahan tersebut berkaitan dengan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai seksi I, II, dan III. Ruas jalan tol itu memiliki panjang sekitar 25,441 kilometer.
Proyek tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan total nilai anggaran mencapai Rp1.170.440.000.000 atau sekitar Rp1,1 triliun.
"Cuma belum menetapkan tersangka," tuturnya.
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo berjanji menyumbangkan uang ganti rugi Rp5 juta yang diperolehnya melalui
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kement
HUKUM DAN KRIMINAL
