Oleh:Firdaus Arifin
PERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif.
Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan perubahan suasana, gaya kepemimpinan, dan mungkin pula arah kebijakan.Baca Juga:
Karena itu, pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) tidak cukup dibaca sebagai pergantian seorang pembantu Presiden.
Peristiwa tersebut mengakhiri kepemimpinan yang selama satu tahun enam hari memberi warna berbeda pada pengelolaan keuangan negara.
Warna itu dapat disebut Purbayanomics.
Bukan doktrin ekonomi yang pernah dirumuskan secara resmi, melainkan sebutan bagi corak kebijakan yang menekankan percepatan pertumbuhan, mobilisasi dana pemerintah, penggunaan instrumen likuiditas, dan komunikasi publik yang lugas.
Purbaya hadir dengan keyakinan bahwa ekonomi tidak boleh hanya ditunggu untuk bergerak. Negara harus ikut menyalakan mesinnya.
Gagasan tersebut memiliki daya tarik. Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari pertumbuhan yang terus berputar di sekitar lima persen.
Namun, keberanian fiskal selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa uang negara bukan sekadar bahan bakar pembangunan.
Ia juga jangkar kepercayaan. Ketika jangkar itu dipersepsikan bergeser, pasar dapat menjawab melalui pergerakan rupiah, imbal hasil obligasi, arus modal, dan indeks saham.
Sebuah Corak
JAKARTA Sidang perdana pakar telematika Roy Suryo dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membuat aplikasi yang memungkinkan sekolah memberikan penilaian terhadap Satuan Pelayanan Pe
NASIONAL
JAKARTA Seorang perwira menengah Polri berinisial Kombes F yang bertugas di lingkungan Bareskrim Polri dilaporkan oleh warga negara Mala
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, mengungkap kondisi kliennya setelah mengetahui perbedaan agama turut dicantumkan dalam
ENTERTAINMENT
OlehFirdaus ArifinPERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif. Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan
OPINI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
