The End of Purbayanomics

Oleh:Firdaus Arifin

PERGANTIAN Menteri Keuangan selalu melampaui urusan administratif.

Di balik pembacaan sebuah keputusan presiden tersimpan perubahan suasana, gaya kepemimpinan, dan mungkin pula arah kebijakan.

Baca Juga:

• Eks Kadisdik Langkat Ungkap Didatangi Penyidik , Diminta Akui Terima Rp50 Juta: Nanti Kami Tuntut 1,5 Tahun, Agar Divonis 1 Tahun

Karena itu, pemberhentian Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026) tidak cukup dibaca sebagai pergantian seorang pembantu Presiden.

Peristiwa tersebut mengakhiri kepemimpinan yang selama satu tahun enam hari memberi warna berbeda pada pengelolaan keuangan negara.

Warna itu dapat disebut Purbayanomics.

Bukan doktrin ekonomi yang pernah dirumuskan secara resmi, melainkan sebutan bagi corak kebijakan yang menekankan percepatan pertumbuhan, mobilisasi dana pemerintah, penggunaan instrumen likuiditas, dan komunikasi publik yang lugas.

Purbaya hadir dengan keyakinan bahwa ekonomi tidak boleh hanya ditunggu untuk bergerak. Negara harus ikut menyalakan mesinnya.

Gagasan tersebut memiliki daya tarik. Indonesia membutuhkan keberanian untuk keluar dari pertumbuhan yang terus berputar di sekitar lima persen.

Namun, keberanian fiskal selalu berhadapan dengan kenyataan bahwa uang negara bukan sekadar bahan bakar pembangunan.

Ia juga jangkar kepercayaan. Ketika jangkar itu dipersepsikan bergeser, pasar dapat menjawab melalui pergerakan rupiah, imbal hasil obligasi, arus modal, dan indeks saham.

Sebuah Corak

Tanda awal Purbayanomics terlihat segera setelah Purbaya menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025.

Salah satu langkah pertamanya adalah menempatkan sekitar Rp 200 triliun dana pemerintah yang sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia pada sejumlah bank milik negara.

Logikanya sederhana. Dana yang mengendap di bank sentral dinilai tidak segera menggerakkan sektor produktif.

Dengan menempatkannya di perbankan, likuiditas bertambah, biaya dana diharapkan menurun, kredit meningkat, dan kegiatan ekonomi bergerak lebih cepat.

Kebijakan itu mencerminkan optimisme bahwa pertumbuhan dapat didorong dengan mengaktifkan sumber daya yang telah dimiliki negara.

Pemerintah tidak harus selalu menunggu investasi baru. Uang yang tersedia dapat digerakkan agar lebih cepat menjangkau dunia usaha.

Namun, likuiditas bukan satu-satunya penghambat kredit.

Bank dapat memiliki dana berlimpah, tetapi pengusaha belum tentu meminjam ketika daya beli melemah, permintaan tidak pasti, dan risiko usaha meningkat.

Tambahan likuiditas juga belum tentu mengalir ke sektor produktif. Ia dapat berhenti di neraca bank atau berpindah ke instrumen keuangan yang dianggap lebih aman.

Kebijakan semacam itu membutuhkan koordinasi erat dengan Bank Indonesia.

Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal, sedangkan bank sentral berwenang menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter.

Ketika instrumen fiskal semakin aktif memengaruhi likuiditas, pasar membutuhkan kepastian, koordinasi tersebut tidak mengaburkan independensi dan kewenangan Bank Indonesia.

Di sinilah Purbayanomics menghadapi ujian. Keberanian menggerakkan uang harus disertai ketepatan dalam membaca sumber persoalan.

Jika yang lemah adalah permintaan dan kepercayaan pelaku usaha, tambahan pasokan dana tidak otomatis menghasilkan pertumbuhan.

Dua Mandat

Menteri Keuangan memikul dua mandat yang tidak selalu berjalan searah.

Ia harus membantu Presiden membiayai program pemerintahan, tetapi sekaligus menjaga agar keinginan politik tidak melampaui kemampuan negara.

Ia berdiri di antara pedal gas dan rem.

Hampir semua janji pemerintahan berakhir di meja Kementerian Keuangan: subsidi, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur, transfer ke daerah, hingga pembayaran utang.

Setiap kementerian membawa kebutuhan. Setiap program mempunyai alasan. Akan tetapi, kemampuan APBN tetap terbatas.

Dalam outlook terbaru APBN 2026, pemerintah memproyeksikan defisit sekitar Rp 734,3 triliun atau 2,85 persen dari produk domestik bruto.

Angka itu masih berada di bawah batas maksimal tiga persen, tetapi jaraknya semakin tipis.

Perubahan harga minyak, pelemahan rupiah, penurunan penerimaan, atau tambahan belanja dapat dengan cepat mempersempit ruang fiskal.

Kedekatan terhadap batas tiga persen tidak dengan sendirinya menunjukkan krisis.

Namun, ia menjadi peringatan bahwa pemerintah tidak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan.

Disiplin anggaran dalam keadaan seperti ini bukan sikap antipertumbuhan. Ia diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung lebih dari satu tahun anggaran.

Menteri Keuangan, karena itu, tidak cukup hanya menemukan sumber uang.

Ia harus menjelaskan dari mana uang diperoleh, bagaimana penggunaannya dicatat, risiko apa yang menyertainya, dan beban apa yang mungkin diwariskan kepada masa depan.

Bahasa Kebijakan

Purbaya dikenal berbicara langsung, cepat, dan terkadang tanpa lapisan bahasa birokratis. Bagi sebagian masyarakat, gaya itu menyegarkan.

Negara terdengar seperti manusia, bukan mesin yang berlindung di balik istilah teknis.

Akan tetapi, komunikasi pejabat ekonomi mempunyai konsekuensi berbeda dari percakapan politik biasa.

Sebuah kalimat mengenai defisit, pajak, dividen badan usaha milik negara, atau hubungan dengan bank sentral dapat memengaruhi keputusan pelaku pasar.

Mereka tidak hanya menilai isi kebijakan, tetapi juga konsistensi informasi dan kesatuan suara pemerintah.

Menjelang pemberhentiannya, Purbaya menyampaikan rencana penyaluran sekitar Rp 120 triliun keuntungan Danantara ke kas negara.

Pimpinan Danantara kemudian menyatakan, rencana tersebut belum dibicarakan. Perbedaan keterangan itu menimbulkan pertanyaan mengenai koordinasi antarlembaga.

Belum ada bukti, persoalan tersebut menjadi alasan pemberhentian Purbaya.

Menghubungkan keduanya secara langsung hanya akan mengubah kedekatan waktu menjadi kesimpulan sebab-akibat.

Namun, peristiwa itu tetap memberikan pelajaran: kebijakan fiskal tidak cukup benar secara substansi.

Ia juga harus lahir melalui proses yang jelas dan disampaikan dengan informasi yang seragam. Pasar dapat menerima keputusan yang keras.

Yang lebih sulit diterima adalah ketidakpastian mengenai siapa yang mengambil keputusan dan apakah pemerintah berbicara dengan satu suara.

Harga Risiko

Pada 14 September 2026, JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp 17.635 per dolar AS, sedikit melemah dibandingkan Rp 17.611 pada perdagangan sebelumnya.

Pada hari sama, IHSG sempat turun sekitar 2,5 persen sebelum mempersempit pelemahannya menjadi sekitar 0,1 persen pada penutupan.

Pergerakan satu hari tentu tidak dapat digunakan untuk menghakimi seorang menteri ataupun menilai keberhasilan penggantinya.

Rupiah dan saham dipengaruhi oleh suku bunga global, harga energi, keadaan geopolitik, dan arus modal.

Data tersebut hanya memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap pergantian pejabat yang menentukan kebijakan ekonomi.

Reuters melaporkan, Fitch dan Moody's telah mengubah prospek peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, antara lain karena ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya tekanan fiskal.

Yang berubah adalah prospeknya, bukan peringkat kredit pokok Indonesia. Perbedaan itu penting agar kekhawatiran tidak dibesar-besarkan.

Penilaian lembaga pemeringkat tersebut juga tidak dapat dibebankan kepada Purbaya seorang.

Arah fiskal merupakan hasil keputusan Presiden dan keseluruhan pemerintahan.

Menteri Keuangan tidak menentukan sendiri besarnya subsidi, pilihan program prioritas, ataupun ambisi pembangunan.

Kepercayaan memang tidak tercatat sebagai satu pos dalam APBN, tetapi memiliki harga nyata.

Ketika kepercayaan melemah, biaya pinjaman dapat meningkat, investasi menahan diri, dan ruang untuk membiayai pembangunan justru menyempit.

Hak Presiden

Dari sudut hukum tata negara, pemberhentian Purbaya tidak menyisakan persoalan kewenangan.

Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Kewenangan itu dijalankan melalui Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026, yang sekaligus menjadi dasar pengangkatan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

Presiden tidak memerlukan persetujuan DPR untuk mengganti menteri. Ia juga tidak harus menunggu adanya putusan pengadilan atau pelanggaran etik.

Dalam sistem presidensial, menteri merupakan pembantu Presiden yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Karena itu, istilah "dicopot" tidak boleh otomatis diartikan sebagai penghukuman.

Sampai kini, tidak ada keterangan resmi bahwa Purbaya diberhentikan karena pelanggaran hukum, kesalahan etik, atau tindakan tercela.

Pergantian tersebut harus dipahami sebagai keputusan politik-administratif dalam pengelolaan kabinet.

Namun, sahnya kewenangan tidak menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban publik.

Presiden memang berhak mengganti menteri tanpa mengungkap seluruh percakapan internal pemerintahan.

Masyarakat, di sisi lain, berhak mengetahui kebijakan yang akan diubah dan yang tetap dilanjutkan.

Kebutuhan akan penjelasan semakin besar ketika jabatan yang berganti adalah Menteri Keuangan.

Keputusan kementerian ini berhubungan langsung dengan pajak, utang, subsidi, transfer daerah, kekayaan negara, dan keberlanjutan program pembangunan.

Sebuah Sinyal

Pilihan Presiden terhadap Suahasil Nazara dapat dibaca sebagai pesan kesinambungan sekaligus koreksi. Suahasil bukan orang luar.

Ia menjabat Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal, serta lama berada dalam lingkungan akademik dan teknokrasi ekonomi.

Kesinambungan terlihat dari pengangkatan figur yang memahami struktur APBN, birokrasi kementerian, dan proses pengambilan kebijakan.

Risiko kekosongan kendali relatif kecil karena pengganti berasal dari dalam institusi yang sama.

Adapun sinyal koreksi tampak dari pernyataan pertamanya. Menurut Suahasil, Presiden memintanya menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik yang dapat dipercaya serta komitmen untuk mempertahankan defisit di bawah tiga persen.

Meski demikian, Suahasil menegaskan bahwa pengelolaan fiskal di bawah kepemimpinannya merupakan kesinambungan, bukan perubahan arah secara menyeluruh.

Belum ada keputusan resmi mengenai masa depan penempatan dana pemerintah di bank negara, setoran Danantara, transfer ke daerah, ataupun kebijakan lain yang diasosiasikan dengan Purbaya.

Yang telah berakhir adalah masa jabatan Purbaya.

Adapun nasib Purbayanomics baru dapat dinilai setelah pemerintah memperlihatkan kebijakan mana yang dipertahankan dan mana yang ditinjau kembali.

Terlalu sederhana jika pergantian ini dijadikan cerita tentang seorang menteri yang gagal dan seorang teknokrat yang datang menyelamatkan keadaan.

Menteri Keuangan memang berpengaruh, tetapi ia tidak menyusun seluruh prioritas belanja sendirian.

Jika terlalu banyak program harus dibiayai sementara penerimaan terbatas, mengganti bendahara tidak otomatis mengurangi tagihan.

Jika suatu program tidak efisien, penyelesaiannya bukan hanya mencari uang baru, tetapi juga berani mengevaluasi belanja.

Kesehatan APBN merupakan tanggung jawab Presiden dan seluruh kabinet.

Menteri Keuangan yang paling berhati-hati sekalipun tidak akan mampu mempertahankan disiplin jika setiap permintaan anggaran harus diterima.

Sebaliknya, bendahara yang hanya menjaga angka tanpa memahami kebutuhan masyarakat dapat membuat APBN kehilangan fungsi sosialnya.

Persoalan sebenarnya bukan memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian.

Negara memerlukan keberanian untuk membangun sekaligus kedisiplinan agar pembangunan tidak dibiayai dengan risiko yang disembunyikan.

Warisan Purbaya

Purbaya meninggalkan pelajaran penting.

Ia mengingatkan bahwa uang negara tidak semestinya sekadar mengendap, birokrasi perlu diuji melalui hasil, dan perekonomian membutuhkan tindakan aktif.

Keberaniannya menggugat kenyamanan teknokrasi layak dicatat.

Namun, pengalamannya juga menunjukkan bahwa terobosan ekonomi membutuhkan bantalan institusional.

Setiap percepatan memerlukan diagnosis yang tepat. Setiap perpindahan dana membutuhkan koordinasi.

Setiap pernyataan pejabat harus memperhitungkan pengaruhnya terhadap harapan masyarakat dan perilaku pasar.

Kini Suahasil menghadapi ruang fiskal yang terbatas, nilai tukar yang rentan, program prioritas yang mahal, dan pelaku usaha yang menunggu kepastian.

Tugasnya bukan menghapus seluruh jejak pendahulunya. Ia harus memilah keberanian yang layak diteruskan dan risiko yang harus dikendalikan.

The end of Purbayanomics, dengan demikian, bukan kepastian bahwa semua kebijakan Purbaya telah tamat.

Ia terutama menandai berakhirnya corak kepemimpinan dan komunikasi fiskal yang dilekatkan kepadanya.

Arah berikutnya bergantung pada Suahasil dan, terutama, pilihan fiskal Presiden. Purbaya telah meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Namun, pertanyaan yang diwariskannya tetap tinggal: sejauh mana negara boleh menggerakkan uang publik untuk mengejar pertumbuhan?

Jawabannya tidak ditemukan hanya pada pedal gas atau rem.

Ia terletak pada kemampuan pemerintah untuk mengetahui kapan harus mempercepat, kapan harus menahan diri, dan kapan harus jujur bahwa tidak semua ambisi dapat dibiayai sekaligus.*(money.kompas.com)

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan & Sekretaris APHTN HAN Jawa Barat

"Alhamdulillah, Selamat Gua!" Lepas Kursi Menkeu, Purbaya Ngaku Paling Lega karena Bebas dari Utang Whoosh

"Baru Dipecat Masa Jadi Menteri Lagi", Purbaya Tolak Semua Tawaran Jabatan, Pilih Mancing Sambil Melamun di Rumah

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini: Dolar AS Naik Tipis ke Level Rp17.671 di Awal Perdagangan

Dapat Instruksi Khusus Prabowo DPR Yakin Menkeu Suahasil Mampu Amankan APBN Lewat Sektor Pajak & Cukai

Dari Suntikan Rp200 Triliun ke Bank BUMN hingga Tunda Kenaikan Cukai Rokok, Ini Warisan Kebijakan Purbaya Setahun Pimpin Kemenkeu

Detik-detik Purbaya Terima Telepon Saat Masih Rapat di DPD, Beberapa Jam Kemudian Dicopot dari Kursi Menkeu