Dari Suntikan Rp200 Triliun ke Bank BUMN hingga Tunda Kenaikan Cukai Rokok, Ini Warisan Kebijakan Purbaya Setahun Pimpin Kemenkeu

JAKARTA - Masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan berakhir setelah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai penggantinya. Selama sekitar satu tahun memimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya meninggalkan sejumlah kebijakan fiskal yang berorientasi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Serah terima jabatan Purbaya kepada Suahasil dijadwalkan berlangsung di Aula Gedung Djuanda I Kemenkeu, Selasa (15/9/2026). Sejumlah kebijakan Purbaya selama menjabat mencakup sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbankan, hingga pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sektor perpajakan, Purbaya lebih mengedepankan ekstensifikasi dan penegakan hukum dibandingkan menaikkan tarif pajak. Pengawasan terhadap wajib pajak dengan tunggakan dalam skala besar juga diperketat.

Baca Juga:

• Wanti-Wanti Prabowo! Amien Rais Bongkar Isu 'Makar Besar' hingga Pertanyakan Loyalitas Aparat di Tengah Dinamika Politik Jokowi

Kebijakan tersebut berjalan bersamaan dengan optimalisasi sistem administrasi perpajakan berbasis Coretax. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan dan pengawasan.

Pada sektor kepabeanan dan cukai, salah satu kebijakan yang menonjol yakni keputusan menunda kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keberlangsungan industri tembakau sekaligus mempertahankan penyerapan tenaga kerja.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan serta mengoptimalkan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) untuk menekan peredaran rokok ilegal.

Salah satu kebijakan Purbaya yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan dana pemerintah hingga Rp200 triliun pada bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Penempatan dana tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan likuiditas perbankan. Dengan likuiditas yang lebih longgar, kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha diharapkan meningkat sehingga dapat mendorong aktivitas ekonomi.

Dari sisi belanja negara, efisiensi juga menjadi salah satu fokus kebijakan Purbaya. Anggaran kementerian dan lembaga yang tidak terserap diarahkan untuk mendukung program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, alokasi Transfer ke Daerah (TKD) ditingkatkan untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Rangkaian kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan fiskal Purbaya yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi atau pro-growth, dengan kombinasi antara penguatan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta stimulus melalui sektor keuangan.

Kini tongkat kepemimpinan Kemenkeu beralih kepada Suahasil Nazara. Purbaya mengakhiri masa jabatannya setelah sebelumnya dipercaya Prabowo menjadi Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati.* (in/dh)

Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Samuel F. Silaen: Jadilah Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Politik Jangka Pendek

Ini Pesan Pertama Prabowo kepada Suahasil Usai Jadi Menkeu Gantikan Purbaya

Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun untuk Buka Rekening Gratis 200 Juta Warga, Ada Saldo Awal Rp50 Ribu

Gugat Menkeu di Praperadilan Jilid V, Roy Suryo Minta Ganti Rugi Rp 206 Juta Dibayar APBN

Ironi Negara Rawan Bencana: Anggaran BNPB Terus Menyusut dari Rp11,78 Triliun Jadi Rp491 Miliar

Kawal Uang Negara dan Pembangunan Tepat Sasaran, Kapolda Aceh Gandeng Kemenkeu Rapatkan Barisan