JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih.
Pergantian tersebut dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai pengalaman Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.Baca Juga:
Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.
Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.
Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup bagi seorang Menteri Keuangan.
"Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya," tegas Samuel, Senin, 14 September 2026.
Samuel mengatakan posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan membuatnya memiliki pemahaman mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.
Namun, perpindahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa tanggung jawab yang lebih besar.
Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga menentukan arah kebijakan keuangan negara.
"Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar," ujarnya.
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
