MEDAN — Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat.
Saipul menyebut dirinya pernah diminta tidak membawa-bawa nama mantan Pejabat (Pj) Bupati Langkat, Muhammad Faisal Hasrimy, dalam perkara tersebut.
Hal itu disampaikan Saipul saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, 14 September 2026.Baca Juga:
Saipul mengatakan intimidasi tersebut dilakukan oleh seorang aparatur sipil negara (ASN) asal Aceh Jaya bernama Bahrun Walidin alias Baron.
Menurut Saipul, Baron sempat mengunjunginya di Rumah Tahanan (Rutan) Tanjung Gusta Medan.
"Bahrun menyuruh saya, supaya jangan membawa nama Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy dan dirinya selaku rekanannya," ucap Saipul Abdi di PN Medan, Senin (14/9/2026).
Dalam pledoinya, Saipul juga mengatakan pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat merupakan perintah Faisal Hasrimy yang saat itu menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.
Ia menyebut mendapat perintah untuk mempermudah seluruh proses pengadaan proyek tersebut.
"Pengadaan smartboard Langkat atas perintah Pj Bupati Muhammad Faisal. Pada bulan Mei 2024, ia memerintahkan saya untuk fokus dan berkomunikasi terkait smartboard tersebut," ungkap Saipul.
Saipul juga membantah pernah melakukan klik dalam proses pengadaan smartboard bersama Supriadi yang juga menjadi terdakwa dalam perkara tersebut.
Ia menilai tuduhan tersebut sebagai fitnah karena mengaku tidak pernah menggunakan laptop untuk melakukan proses pengadaan.
"Saat itu yang mengklik adalah Bahrun Walidin, atas perintah Pj Bupati Langkat Faisal. Akunnya saja tidak pernah saya lihat Yang Mulia," tambahnya.
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Langkat, Saipul Abdi, mengungkap dugaan intimidasi dalam sidang perkara korupsi pengadaa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan sikap politik tidak sampai mengorbankan kepentingan m
NASIONAL
BOGOR Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Septem
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Tepat sebulan berlalu, dugaan keracunan yang melibatkan ratusan murid dari dua sekolah akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di
PERISTIWA
BATU BARA Dalam rangka memperkuat kepatuhan internal, meningkatkan integritas aparatur, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang b
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Andre Taulany dikabarkan mulai mengurus kelengkapan administrasi pernikahan dengan aktris Amanda Rigby. Kabar tersebut muncul se
ENTERTAINMENT
TAPTENG Hujan deras memicu banjir di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Sumatera Utara, Minggu, 13 September 2026. Se
PERISTIWA
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) merespons penetapan yang menyatakan pengajuan banding jaksa penuntut umum (JPU) dal
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan sertifikasi aset daerah sebagai bagian dari upaya mengamankan dan menertibkan ase
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP I Wayan Sudirta menyoroti lemahnya pengawasan terhadap narapidana kasus korupsi. Menurut
HUKUM DAN KRIMINAL
