Dalam persidangan tersebut, Saipul juga membantah menerima uang dari proyek pengadaan smartboard Langkat.
Ia mengaku tidak pernah menerima aliran dana sepeser pun.
Saipul juga mengatakan saat itu dirinya sedang menghadapi perkara hukum sehingga tidak dapat fokus mengurus proyek tersebut.
"Saya tidak pernah menerima sepeser pun uang, bahkan saat itu saya tidak konsen lagi. Jangankan mengurus smartboard, mengurus diri sendiri tidak bisa lagi karena ada kasus saya," pungkasnya.
Dalam pengadaan proyek smartboard Langkat pada 2024, Muhammad Faisal Hasrimy diketahui menjabat sebagai Pj Bupati Langkat.
Saat ini, Faisal Hasrimy menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sumatera Utara.
Sementara itu, Saipul Abdi sebelumnya dituntut jaksa dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 140 hari kurungan.
Jaksa menilai perbuatan Saipul telah terbukti secara sah dan meyakinkan merugikan keuangan negara.
Selain hukuman penjara dan denda, Saipul juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2 miliar.
Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap dan uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, harta benda terdakwa dapat disita jaksa untuk menutupi kewajiban tersebut.
Jika harta benda Saipul tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
Pernyataan Saipul dalam pledoi tersebut merupakan pembelaan terdakwa dan masih akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara.* (d/ad)
JAKARTA Ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut pihak yang mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan nahkoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa ditemukan dalam
PERISTIWA
MEDAN Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Langkat, Saiful Abdi, mengungkapkan adanya pertemuan dengan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai Suahasil Nazara dipilih Presiden Prabowo Subianto sebagai
NASIONAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) masih mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol MedanBin
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Jambi masih terdeteksi di sebagian besar wil
PERISTIWA
JAKARTA Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, meminta Presiden ke7 J
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) mengaitkan langkah pakar hukum tata negara Denny Indrayana yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden
HUKUM DAN KRIMINAL
SURABAYA Kader Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya, Achmad Hidayat, resmi dipecat dari keanggotaan partai pa
POLITIK
JAKARTA Tim Hukum Merah Putih (THMP) membawa riwayat pendidikan Presiden Prabowo Subianto dalam polemik mengenai syarat pendidikan Wakil
HUKUM DAN KRIMINAL
