Diduga Rebutan Proyek, Satu Lagi Pelaku Pengeroyokan di Bappeda Langkat Ditangkap

LANGKAT — Polisi menangkap satu lagi pelaku pengeroyokan sejumlah warga di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Pengeroyokan tersebut diduga dipicu perebutan proyek.

Pelaku yang baru ditangkap bernama Rafi Iskandar. Sebelumnya, polisi telah menangkap Fajar Mulia (37) pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Baca Juga:

• Tak Sampai 24 Jam, Dua Terduga Pelaku Curanmor di Banda Aceh Ditangkap! Motor Korban Disembunyikan di Belakang Taman Budaya

Kasat Reskrim Polres Langkat AKP Ghulam Yanuar Lutfi membenarkan penangkapan Rafi tersebut.

"Iya, benar (satu pelaku lagi ditangkap). Beberapa hari lalu kami tangkap," kata Ghulam, Senin, 14 September 2026.

Ghulam mengatakan Rafi ditangkap di Desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, pada Senin, 7 September 2026.

Saat hendak diamankan, Rafi sempat melakukan perlawanan. Keluarga Rafi juga disebut berupaya menghalangi petugas saat melakukan penangkapan.

Namun, polisi akhirnya berhasil mengamankan Rafi dan membawanya untuk menjalani proses hukum.

Dalam kasus tersebut, Rafi diduga berperan memukul salah satu korban.

"Perannya memukul bagian belakang kepala korban," pungkasnya.

Sebelumnya, pengeroyokan terjadi di kantor Bappeda Langkat, Jalan T Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, pada Rabu, 8 Juli 2026 sekitar pukul 14.00 WIB.

Polisi menduga pengeroyokan tersebut dipicu perebutan proyek.

Tak Sampai 24 Jam, Dua Terduga Pelaku Curanmor di Banda Aceh Ditangkap! Motor Korban Disembunyikan di Belakang Taman Budaya

Puluhan Siswa MTsN 2 Kisaran Diduga Keracunan MBG dari SPPG Polres Asahan, 13 Dirawat di RS

Ingin Tambah Modal Nikah, Pemuda di Percut Sei Tuan Nekat Jual Sabu dan Ekstasi

DPC Hanura Langkat Sampaikan Duka atas Musibah Tenggelamnya Kapal Roro di Kalimantan

Baru Bebas dari Penjara, IRT Residivis di Medan Kembali Ditangkap karena Diduga Edarkan Ganja ke Tetangga

Ayah-Anak Sama-sama Divonis Penjara, Bupati Bekasi Ade Kuswara Juga Wajib Kembalikan Rp10,4 Miliar dan Kehilangan Hak Politik 10 Tahun