Suahasil Gantikan Purbaya sebagai Menkeu, Samuel F. Silaen: Jadilah Penjaga Uang Negara, Bukan Pelayan Politik Jangka Pendek

JAKARTA — Pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara dinilai bukan sekadar pergantian pejabat dalam Kabinet Merah Putih.

Pergantian tersebut dianggap menjadi momentum bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pengamat Politik Propetik Samuel F. Silaen menilai pengalaman Suahasil Nazara di lingkungan Kementerian Keuangan menjadi modal penting untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.

Baca Juga:

• Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Suahasil resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Sebelum menduduki posisi tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.

Ia juga pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan terlibat dalam berbagai bidang kebijakan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan.

Namun, menurut Samuel, pengalaman birokrasi dan kepakaran ekonomi saja belum cukup bagi seorang Menteri Keuangan.

"Menteri Keuangan bukan hanya harus mampu menghitung angka, tetapi harus mampu membaca penderitaan di balik angka. APBN tidak boleh sekadar sehat di atas kertas, sementara rakyat semakin berat menjalani kehidupan di bawahnya," tegas Samuel, Senin, 14 September 2026.

Samuel mengatakan posisi Suahasil sebagai mantan Wakil Menteri Keuangan membuatnya memiliki pemahaman mengenai sistem, birokrasi, risiko, serta berbagai persoalan fiskal yang dihadapi pemerintah.

Namun, perpindahan posisi dari wakil menjadi menteri membawa tanggung jawab yang lebih besar.

Suahasil kini tidak hanya dituntut memahami mekanisme fiskal, tetapi juga menentukan arah kebijakan keuangan negara.

"Ketika masih menjadi wakil, ruangnya membantu. Ketika menjadi menteri, tanggung jawabnya menentukan. Sekarang Suahasil tidak cukup hanya memahami mesin fiskal. Ia harus memastikan mesin itu bergerak ke arah yang benar," ujarnya.

Samuel menilai kesehatan dan kredibilitas APBN penting untuk menjaga kepercayaan publik, dunia usaha, investor, serta keberlanjutan pembangunan.

Namun, ukuran keberhasilan pengelolaan fiskal, menurut dia, tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit, penerimaan, belanja, maupun rasio fiskal.

Anggaran negara harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

"Negara boleh menghitung dengan akal ekonomi, tetapi tidak boleh kehilangan nurani. Kebijakan fiskal yang hebat bukan hanya yang membuat laporan keuangan terlihat baik, melainkan yang membuat kehidupan rakyat menjadi lebih layak."

Samuel menyebut pergantian Menteri Keuangan harus menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan.

Menurut dia, pemerintah perlu memberikan arah yang jelas mengenai kesehatan APBN, prioritas belanja, keberlanjutan pembangunan, pengelolaan penerimaan negara, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan keadilan sosial.

"Jangan sampai pergantian menteri hanya mengganti nama di pintu kantor, tetapi persoalan yang menyebabkan kegelisahan publik tetap dibiarkan," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan fiskal tidak terlalu jauh dari realitas kehidupan masyarakat.

Di balik istilah defisit, surplus, tax ratio, pembiayaan, dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kehidupan warga yang menjadi tujuan akhir kebijakan negara.

Menurut Samuel, keberhasilan kebijakan ekonomi harus terlihat dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan, memperoleh pekerjaan layak, mengembangkan usaha, serta merasakan manfaat pembangunan.

Tantangan terbesar Suahasil, lanjut Samuel, adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan, disiplin APBN, dan keadilan sosial.

Menteri Keuangan, kata dia, harus berani mengambil keputusan, termasuk mengatakan ya terhadap program yang benar-benar dibutuhkan rakyat dan mengatakan tidak terhadap kebijakan yang berpotensi membebani negara atau mengorbankan masa depan fiskal.

"Menteri Keuangan harus menjadi penjaga uang negara, bukan sekadar pelayan keinginan politik jangka pendek. Ia harus loyal kepada Presiden dalam kerangka konstitusi, tetapi lebih tinggi dari itu, ia harus setia kepada amanat rakyat dan kepentingan bangsa."

Samuel menilai Suahasil memiliki modal pengalaman yang cukup kuat.

Kini, modal tersebut harus dibuktikan melalui kepemimpinan yang kredibel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat tidak membutuhkan terlalu banyak jargon.

Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa pajak dikelola secara benar, utang digunakan secara bertanggung jawab, pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, dan APBN hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

Pada akhirnya, kata Samuel, pergantian Menteri Keuangan bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi bendahara negara, tetapi untuk siapa kebijakan keuangan negara tersebut dijalankan.

"Uang negara bukan milik kekuasaan. Uang negara adalah amanah rakyat untuk masa depan Indonesia," pungkas Samuel.* (ad)

Dua Kepling di Medan Tersandung Kasus Narkoba, Begini Respons Wali Kota Rico Waas

Tinjau Penyaluran Bantuan Pangan, Wali Kota Tanjungbalai: Beras Wajib Dibawa Pulang, Jangan Dijual

Peduli Kesehatan Warga Binaan, Pemko Tanjungbalai dan Lapas Kelas IIB Gelar Deteksi Dini TB serta CKG

Menkop Ferry Juliantono Dorong KDKMP Banjarnegara Segera Beroperasi, Siapkan 3 Langkah Percepatan

Jembatan Pongpet Pangandaran Rusak, Kasad Maruli Simanjuntak Janji Bangun Ulang dalam Dua Bulan

Rico Waas Ajukan APBD Medan 2027 Rp7,16 Triliun, Fokus pada 17 Program Prioritas