Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan saksi dari unsur militer dan sipil, penyitaan barang bukti, serta pemeriksaan ahli.
Pihak Navayo pun telah beberapa kali dipanggil oleh penyidik Kejagung, namun tidak memenuhi panggilan tersebut.
Kejaksaan menyatakan bahwa langkah-langkah hukum lanjutan akan ditempuh jika pihak Navayo terus mangkir.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengelolaan kontrak internasional secara transparan dan profesional, sekaligus menguji ketangguhan diplomasi hukum Indonesia di level global.
Pemerintah berharap penyelesaian kasus ini tidak hanya berpijak pada aspek kontraktual, namun juga menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara.*
(d/a008)
JAKARTA Polda Metro Jaya mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kasus penyerangan air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andr
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa ia sedang mempertimbangkan untuk membentuk tim independen guna me
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menetapkan langsung besaran pemotongan anggaran belanja kemen
EKONOMI
JAKARTA Harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah negara Asia Tenggara (ASEAN) mengalami lonjakan signifikan sebagai dampak dari konflik
EKONOMI
BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa aparat penegak hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekuran
NASIONAL
BATU BARA Di saat kebutuhan uang tunai meningkat jelang Lebaran, mesin ATM milik Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Kecamatan Talawi justru
PERISTIWA
DELI SERDANG Pegiat media sosial sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Palti Hutabarat, menjadi korban aksi teror
PERISTIWA
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan hunian tetap (hun
NASIONAL
JAKARTA Permohonan restorative justice (RJ) yang diajukan oleh Rismon Sianipar terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke7 Joko Wido
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik kebijakan pemangkasan anggaran belanja negara yang tidak efisien dalam
EKONOMI
