DEPOK — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menanggapi polemik kepemilikan empat pulau yang diperebutkan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Keempat pulau tersebut adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Dalam keterangannya di Sawangan, Depok, Minggu (15/6/2025), Yusril menyebut bahwa secara geografis, keempat pulau itu memang lebih dekat ke wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.
Baca Juga:
"Pulau-pulau itu secara geografis lebih dekat kepada Tapanuli Tengah dibandingkan dengan Kabupaten Singkil," ujar Yusril.
Namun, Yusril menekankan bahwa faktor geografis tidak bisa menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menentukan batas wilayah.
Baca Juga:
Menurutnya, sejarah, budaya, dan administrasi masa lalu juga harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
"Seperti halnya Pulau Natuna yang secara geografis lebih dekat ke Malaysia, tapi secara historis dan kultural merupakan bagian dari Kepulauan Riau dan wilayah Hindia Belanda," jelas Yusril.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan kajian mendalam dan menyeluruh sebelum mengambil keputusan final terkait status hukum keempat pulau tersebut.
"Saya sudah berkomunikasi dengan Mendagri dan dalam waktu dekat akan berdialog dengan Gubernur Aceh, Pak Mualem, serta para tokoh masyarakat," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 bahwa keempat pulau tersebut masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Namun, menyusul munculnya perdebatan publik dan penolakan dari masyarakat Aceh, Kemendagri membuka kembali ruang kajian aspek historis, yuridis, dan sosial budaya.
Pertemuan lanjutan antara pihak-pihak terkait dijadwalkan akan dilaksanakan pada 17 Juni 2025 untuk membahas ulang posisi dan status keempat pulau itu secara adil dan komprehensif.
TAPANULI SELATAN Kepolisian Resor Tapanuli Selatan (Polres Tapsel) berhasil mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita paruh baya di Kab
Hukum dan Kriminal
PONOROGO Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) bu
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa royalti musik bukanlah bentuk pajak atau
Entertainment
JAKARTA Polemik mengenai kewajiban membayar royalti atas pemutaran lagu di ruangruang publik, seperti kafe dan restoran, kini tengah me
Entertainment
BATU BARA Satuan Reserse Narkoba Polres Batu Barakembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Kali ini, tim berh
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali mengumumkan hasil intensifikasi pengawasan terhadap produk kosmetik dalam kurun w
Entertainment
TANGERANG SELATAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke80 Kemerdekaan Republik Indonesia, muncul fenomena pengibaran bendera bertema
Nasional
JAKARTA Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menyatakan bahwa pihaknya siap mempertimbangkan pencabutan paspor
Hukum dan Kriminal
MEDAN Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Prabowo Subianto, batal menghadiri pembukaa
Olahraga
MEDAN Perhelatan olahraga pencak silat bertaraf internasional kembali digelar dengan penuh semarak. Pembukaan 3rd International Indonesi
Olahraga
