Aktivis Soroti Irigasi Mangkrak: Musno Saidi Sebut Proyek Ujunggurap Rusak, TPA Jadi Sumber Masalah Baru

PADANGSIDEMPUAN-Proyek Rehabilitasi Irigasi Daerah Irigasi Ujunggurap di Desa Hapinis, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, menuai sorotan tajam dari masyarakat.

Proyek senilai Rp 2,3 miliar dari anggaran PUPR Provinsi Sumatera Utara yang dikerjakan oleh CV. Sthapati Karya Persada, dinyatakan mangkrak dan memicu aksi unjuk rasa besar-besaran warga.

Musno Saidi Siregar, seorang aktivis lokal yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Pejuang Hak Rakyat Sumatera Utara, menyampaikan bahwa proyek tersebut sejak awal sudah bermasalah. Salah satu persoalan besar adalah kerusakan pipa utama PDAM Tirta Ayumi akibat pekerjaan proyek yang tidak mempertimbangkan keberadaan jaringan pipa air bersih.

"Air PDAM sempat terputus selama dua minggu karena pipa sumber air tunggal rusak oleh aktivitas proyek," ujarnya kepada awak media BITVOnline, Senin (16/6/2025).

Lebih lanjut, lokasi proyek irigasi berada tepat di bawah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Bola yang longsor dan menimbun sebagian proyek. Hal ini membuat kontraktor menghentikan pekerjaan karena dianggap tidak layak diteruskan, dan hingga kini proyek terbengkalai.

Akibat proyek mangkrak dan saluran irigasi yang tersumbat sampah dari TPA, ribuan petani dari 8 desa dan 2 kelurahan mengalami kerugian besar. Lahan pertanian mereka kekeringan, sementara air yang tersedia telah tercemar oleh limbah organik dan plastik dari TPA.

"Airnya bau, kotor, dan tidak layak lagi untuk pertanian. Sungai Batang Ayumi, yang dulunya sumber pengairan, kini berubah menjadi saluran limbah beracun," keluh warga.

Sebagai bentuk protes, pada Kamis, 3 Juni 2025, warga—yang sebagian besar adalah kaum ibu—menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota dan DPRD Kota Padangsidimpuan, menuntut percepatan perbaikan dan relokasi TPA.

Tidak puas dengan solusi sementara berupa penanaman 90 drum untuk mengalirkan air, yang tetap tercemar, Musno dan rekan-rekan berencana menggelar aksi lanjutan berupa pembuangan sampah simbolik di kantor wali kota dan DPRD.

"TPA Batu Bola sarat masalah. Lokasi dan izinnya patut dipertanyakan. Sudah waktunya ini diungkap secara nasional," tegas Musno.

Aliansi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan proyek irigasi, relokasi TPA, serta transparansi anggaran dan izin lingkungan. Mereka berharap pemerintah pusat turun tangan menangani masalah yang dinilai krusial bagi kelangsungan hidup ribuan warga petani tersebut.*