Diduga PHK Sepihak oleh PT SAE, Posbakumdes Desak Pemerintah Segera Bertindak

TAPSEL -Dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh PT Sinar Avanoska Emas (SAE) yang terlibat dalam proyek strategis Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menuai sorotan tajam dari lembaga bantuan hukum dan aktivis masyarakat desa.

Sebanyak 72 pekerja dilaporkan mengalami PHK massal pada 31 Mei 2025. Pemutusan kerja tersebut diduga tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, menimbulkan keresahan dan potensi pelanggaran hak-hak pekerja.

Pihak Dewan Pimpinan Cabang Forum Membangun Desa (DPC Formades) Tapanuli Selatan, bersama Pos Bantuan Hukum Desa (Posbakumdes), telah mengambil langkah pendampingan hukum bagi para korban PHK.

"Mereka (pekerja) datang dan kita akan dampingi," tegas Mustaqim Hanafi, S.H, dari Divisi Litigasi Posbakumdes.

Lebih lanjut, Mustaqim menegaskan pentingnya kehadiran Pemerintah dalam menyikapi persoalan ini, terutama dalam rangka perlindungan sosial dan ketenagakerjaan di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.

"Idealnya pemerintah hadir. Banyak kewenangan yang dimiliki pemerintah, termasuk dalam melakukan mitigasi konflik ketenagakerjaan," ujarnya saat dihubungi via WhatsApp oleh awak media, Senin (16/06).

Proyek PLTA Batangtoru digadang-gadang sebagai salah satu pembangkit listrik paling efisien dalam pemanfaatan ruang di Indonesia dan diklaim memiliki dampak lingkungan minimal.

Namun, selain isu PHK massal, proyek ini juga tidak lepas dari kontroversi lainnya, termasuk risiko terhadap habitat orangutan Sumatera dan potensi konflik sosial di masyarakat lokal.

Padahal sebelumnya, proyek ini diharapkan membawa dampak ekonomi positif, termasuk menyerap tenaga kerja lokal dan menghidupkan sektor-sektor penunjang ekonomi di wilayah sekitar.

Namun, kasus PHK massal ini justru menjadi tamparan balik terhadap harapan tersebut.

Pemerintah daerah dan pusat diminta untuk segera melakukan investigasi, serta menengahi permasalahan agar tidak semakin meluas dan menjadi preseden buruk terhadap investasi di daerah.