Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono Awasi Ketat Situasi Timur Tengah, Perlindungan WNI Siap Diperkuat

JAKARTA– Pemerintah Indonesia terus mencermati perkembangan konflik yang semakin memanas antara Iran dan Israel, dengan menaruh perhatian khusus pada keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak.

Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Sugiono dilaporkan terus memantau situasi meski tengah mengikuti rangkaian pertemuan internasional di luar negeri.

Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, dalam konferensi pers virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (18/6).

"Saya tekankan bahwa dinamika terakhir di Iran pada khususnya dan juga di Timur Tengah pada umumnya terus mendapatkan perhatian dari Pak Menlu dan Bapak Presiden," ujar Rolliansyah yang akrab disapa Roy.

Menurutnya, pemerintah Indonesia akan mengambil sikap secara hati-hati dan mempertimbangkan setiap langkah yang diambil oleh aktor-aktor konflik.

"Saya yakin bahwa pemerintah akan terus mengeluarkan kebijakan yang paling tepat terkait dengan sikap-sikap yang dilakukan oleh para aktor dalam konflik yang saat ini sedang terjadi," tegasnya.

Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah mitigasi terhadap potensi eskalasi konflik telah dipersiapkan untuk melindungi WNI di wilayah rawan.

"Mengenai mitigasi-mitigasi dan rencana jika terjadi sesuatu itu kita tugaskan. Kami pastikan keselamatan WNI menjadi prioritas utama," ujarnya kepada awak media, Selasa (17/6).

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Luar Negeri, terdapat 386 WNI yang saat ini berada di Iran, mayoritas merupakan pelajar dan mahasiswa di Kota Qom, sekitar 156 kilometer barat daya Teheran.

Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Amman mencatat keberadaan 194 WNI di wilayah Israel, sebagian besar merupakan peserta program magang pendidikan di Kota Arafat, bagian selatan negara tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa pemantauan situasi akan terus dilakukan secara intensif, dan segala kebijakan akan berorientasi pada perlindungan WNI sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia.*