JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meluruskan persepsi publik terkait pernyataannya mengenai posisi MoU Helsinki dalam polemik status empat pulau yang menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Yusril menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menafikan peran penting MoU Helsinki dalam penyelesaian konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah RI.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kritik sejumlah pihak yang menudingnya tidak menghormati semangat MoU tersebut.
Baca Juga:
"Tidak seorang pun di negara ini yang menafikan peranan MoU Helsinki sebagai titik tolak penyelesaian masalah Aceh antara GAM dan Pemerintah RI," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Jumat (20/6/2025).
Yusril yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara mengaku terlibat langsung dalam diskusi internal pemerintah menjelang dan sesudah perundingan Helsinki.
Baca Juga:
"Saya bahkan ikut membahas RUU Pemerintahan Aceh bersama DPR hingga selesai, bersama almarhum Mendagri Mohammad Ma'ruf," ungkapnya.
Meski begitu, Yusril menilai bahwa dalam konteks status empat pulau, MoU Helsinki dan UU No 24 Tahun 1956 tidak bisa dijadikan acuan tunggal.
Pasalnya, UU tersebut hanya memuat daftar kabupaten di Aceh, tanpa rincian batas wilayah atau koordinat geografis.
Sebagai gantinya, Yusril menyebut UU Nomor 23 Tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar hukum yang lebih relevan dalam penetapan batas wilayah.
"Penentuan batas daerah provinsi, kabupaten, dan kota harus mengacu pada peraturan Mendagri jika UU pembentukan wilayah tidak menyebutkan batas koordinat secara jelas," tegasnya.
Terkait keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengacu pada kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar, Yusril menilai hal tersebut sah secara hukum dan historis karena lahir dari arahan Presiden Soeharto dan Mendagri Rudini saat itu.
Yusril juga menyampaikan bahwa tuduhan yang menyebut dirinya mengabaikan MoU Helsinki sangat tidak berdasar, bahkan melukai komitmennya selama ini terhadap masyarakat Aceh.
MEDAN Dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.Kpr) Rutan Kelas I Medan, Harun A
Nasional
JAWA TIMUR Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dipastikan tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan K
Nasional
TAPSEL Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diminta untuk lebih proaktif dalam menangani persoalan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal
Pertanian Agribisnis
TAPTENG Pemerintah Desa (Pemdes) Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana De
Nasional
Teluk Dalam, Nias Selatan Sebuah kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan sejak September 2024 kembali menjadi sorotan setelah proses h
Hukum dan Kriminal
PADANGSIDEMPUAN Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan kembali melakukan penertiban terhadap pondokpondok usa
Pariwisata
JAKARTA Kejaksaan Agung RI resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud
Hukum dan Kriminal
SULAWESI UTARA Seorang guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) bernama Sukmawati menjadi sorotan dalam lanjutan sidang kasus uang palsu
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dunia fashion Indonesia berduka. Desainer kenamaan Hengki Kawilarang meninggal dunia pada Jumat, 20 Juni 2025, dalam usia 47 tah
Entertainment
BANGKOK Dunia politik Thailand kembali terguncang setelah bocornya rekaman percakapan pribadi antara Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn
Internasional
