Eks Kadis PMD Samosir Didakwa Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang Rp1,5 Miliar
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA– Gelombang protes besar-besaran akan digelar para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Asosiasi Garda Indonesia pada 21 Juli 2025 mendatang.
Aksi bertajuk "Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI" tersebut diklaim bakal diikuti oleh 50 ribu pengemudi dari Jabodetabek dan daerah lainnya.
Tak hanya menggelar unjuk rasa fisik, Garda Indonesia juga mengancam akan melakukan aksi nasional off bid atau mematikan aplikasi massal oleh sekitar 500 ribu pengemudi di seluruh Indonesia.
"Kami targetkan 50.000 ojol akan masuk ke Jakarta secara bergelombang. Kami ingin menyuarakan aspirasi yang selama ini diabaikan," ujar Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata, Minggu (22/6/2025).
Dalam aksinya nanti, massa ojol akan membawa lima tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto:
- Menerbitkan Perppu tentang transportasi online.
- Potongan biaya aplikasi ditetapkan maksimal 10 persen.
- Penetapan tarif pemesanan makanan dan pengiriman barang secara diskresi.
- Audit potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi oleh aplikator.
- Penghapusan sistem promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti slot, hub, aceng, dan member.
Yudha juga mengungkapkan kekecewaan terhadap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang hingga saat ini belum memberikan tanggapan terhadap tuntutan aksi 20 Mei 2025 (Aksi 205).
Bahkan, saat itu, Kemenhub justru disebut-sebut memilih bertemu pihak aplikator di restoran mewah daripada menerima perwakilan pengemudi.
"Ini pelecehan terhadap rakyat kecil. Menteri tak hadir saat aksi, tapi malah menjamu aplikator. Ini menyakitkan," tegas Yudha.
Ketua Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar gertakan.
Ia berharap Presiden Prabowo benar-benar menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
"Target aksi kami adalah Presiden mengambil keputusan langsung pada hari itu juga. Kalau tidak, gelombang aksi akan terus berlanjut," ujar Igun.
Igun juga berharap aksi ini bisa berlangsung damai, namun tidak menjamin sepenuhnya jika tuntutan mereka terus diabaikan.
"Kami tak ingin ricuh, tapi kami juga tak bisa menahan jika massa marah karena terus diabaikan," pungkasnya.*
(di/a008)
MEDAN Mantan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Samosir, Fitri Agust KaroKaro, didakwa melakukan tin
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Persidangan gugatan perdata yang diajukan Hj. Kana, warga Desa Sepatin, Kabupaten Kutai Kartanegara, terhadap SKK Migas dan Pert
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memberikan perhatian khusus kepada dua bersaudara yatim piatu, Rafa
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, meninjau langsung kondisi Jalan Perintis Kemerdekaan di Kecamatan Ga
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto di Istana Ke
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma&039ruf Cahyono, sebagai tersangka k
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/6/2026). Dal
NASIONAL
JAKARTA Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mengapresiasi bantuan keuangan antardae
NASIONAL
JAKARTA Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, ny
NASIONAL
DELI SERDANG Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat perusahaan galian C yang beroperasi di Kecamatan Galang menghentikan a
PEMERINTAHAN