Koordinator aksi, Didi Santoso Piliang, menambahkan bahwa Kepala Desa Hutapuli juga diduga melakukan praktik nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami minta Bupati Madina menonaktifkan Kepala Desa Hutapuli demi menjaga integritas pemerintahan desa," kata Didi.
Ia juga mendesak Kadis PMD Madina agar menahan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya, hingga laporan pertanggungjawaban dari tahap sebelumnya benar-benar diverifikasi ke lapangan.
Aksi Damai Libatkan 100 Orang
Aksi damai ini direncanakan akan melibatkan sekitar 100 mahasiswa dan aktivis dari berbagai elemen sipil di Kabupaten Madina.*
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si berharap Paguyuban Pujakesuma dapat memberikan kontribusi yang baik, kon
Pemerintahan
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si mengajak seluruh OPD Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Unsur Forkopimda dan
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Memperingati Hari Bhayangkara ke79 Tahun 2025, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. menyerahkan
Nasional
PADANG LAWAS UTARA Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke79, Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Yasir Ahmadi, S.I.K., M.H. menggelar
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel sebuah bangunan yang diduga kuat digunakan sebagai kantor oleh PT DNG (Daliha
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Momentum Tahun Baru Islam 1447 Hijriah dimaknai secara istimewa oleh Muhammadiyah dengan dimulainya pembangunan Sekolah Menen
Pendidikan
JAKARTA Di era digital yang semakin kompleks, peretasan akun email menjadi ancaman nyata bagi siapa saja. Terlalu sering membagikan ala
Sains & Teknologi
MEDAN Warga di sejumlah kawasan Kota Medan diminta bersiap menghadapi gangguan aliran air yang akan terjadi malam ini, Jumat (27/6/2025),
Nasional
JAKARTA Kabar baik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan! Mulai Mei 2025, batas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) sebagian resmi dinaikk
Kesehatan
MEDAN Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan menjadi lokasi kegiatan yang berbeda pada Rabu, 25 Juni 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakat
Nasional