BGN Ungkap Modus Penipuan Jual Beli Titik SPPG Program MBG
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MANDAILING NATAL -Gabungan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Hukum Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin, 30 Juni 2025.
Aksi akan dilakukan di tiga titik, yakni depan Kantor Kejari Madina, Kantor Dinas PMD Madina, dan Kantor Bupati Madina, dimulai pukul 10.00 WIB.
Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi Dana Desa Hutapuli, Kecamatan Kota Nopan, yang bersumber dari Tahun Anggaran 2024 dan Tahap I Tahun Anggaran 2025.
Mahasiswa Beberkan Dugaan Penyimpangan
Salah satu peserta aksi, Fachrul Rozy, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi atas pengelolaan dana desa tersebut.
Hasilnya menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa data tidak sesuai fakta di lapangan, serta kurangnya transparansi dari Kepala Desa Hutapuli, Sahruddin Lubis.
"Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan yang diduga fiktif, dan BLT Tahap I 2025 belum dicairkan ke KPM, padahal dananya sudah cair," ujar Fachrul, Kamis (26/6).
Tuntutan kepada Kejari, PMD, dan Bupati Madina
Para pengunjuk rasa mendesak agar Kejari Madina memanggil dan memeriksa Kepala Desa Hutapuli.
Mereka juga meminta agar dibentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan korupsi dana desa, serta menuntut tidak ada tebang pilih dalam proses hukum.
"Kami minta Kepala Kejari Madina segera bertindak tegas dan transparan," tegas Fachrul Rozy.
Isu Nepotisme dan Permintaan Penonaktifan Kades
Koordinator aksi, Didi Santoso Piliang, menambahkan bahwa Kepala Desa Hutapuli juga diduga melakukan praktik nepotisme dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami minta Bupati Madina menonaktifkan Kepala Desa Hutapuli demi menjaga integritas pemerintahan desa," kata Didi.
Ia juga mendesak Kadis PMD Madina agar menahan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya, hingga laporan pertanggungjawaban dari tahap sebelumnya benar-benar diverifikasi ke lapangan.
Aksi Damai Libatkan 100 Orang
Aksi damai ini direncanakan akan melibatkan sekitar 100 mahasiswa dan aktivis dari berbagai elemen sipil di Kabupaten Madina.*
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap praktik penipuan berkedok jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menya
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Unit Reserse Mobile (Resmob) Satreskrim Polrestabes Medan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang di
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa rencana perpanjangan batas usia pensiun anggota Kepolisian Negara Republik I
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyatakan proses pemulihan infrastruktur di Aceh pascabencana besar yang terjadi pada N
PEMERINTAHAN
JAKARTA Bareskrim Polri menangkap seorang anggota kepolisian yang diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba di kelab malam BFashion
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan mantan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, sebagai tersangka dalam kasus dugaan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Sejumlah wilayah di Provinsi Aceh kembali mengalami pemadaman listrik pada Senin malam, 25 Mei 2026. Warga melaporkan listrik
PERISTIWA
PADANG General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Barat, Ajrun Karim, mengaku tidak menduga terjadinya pemadaman listrik m
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah menetapkan Sumatera Utara sebagai provinsi penerima pengembalian Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dibandingkan Aceh
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mematangkan persiapan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke50 yang akan digelar pada 3 Juli hing
PEMERINTAHAN