TAPSEL -Dewan Pimpinan Daerah Rampas Setia 08 Rumah Juang Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan penyesalan dan keberatan atas pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Tondi Bersama (KPPTB) di Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Tapsel.
Ketua Rampas 08 Tapsel, Erijon Damanik, menyampaikan bahwa pelaksanaan RAT tersebut diduga dipaksakan oleh kelompok tertentu dan berpotensi memicu kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
"Kami menyayangkan pelaksanaan RAT oleh oknum-oknum yang mencoba memancing keributan. Padahal Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Tapsel sudah menyarankan agar RAT ditunda karena ada kasus hukum yang masih berproses," ujar Erijon saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (27/6).
Erijon juga menilai bahwa pengurus yang melaksanakan RAT tidak memiliki legal standing yang sah, karena dibentuk melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 10 Mei 2024 yang disebut dilakukan secara diam-diam, difasilitasi oleh Kabid Koperasi Ahmad Gozali Harahap tanpa sepengetahuan kepala dinas.
Lebih mengejutkan, menurut Erijon, RALB tersebut hanya dihadiri oleh 8 orang yang mengatasnamakan 400 anggota koperasi, sebuah keputusan yang dinilai mencederai asas demokrasi dan transparansi dalam organisasi koperasi.
"Pendzoliman ini harus dibongkar. Kami akan menjadi garda terdepan membela kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas," tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa pada pelaksanaan RAT yang digelar baru-baru ini, diduga ada intervensi dan ancaman kepada anggota koperasi yang tidak hadir. Mereka yang enggan hadir dan tidak menandatangani kehadiran disebut tidak akan menerima haknya dari koperasi.
Selain itu, RAT juga dinilai tidak memuat laporan pertanggungjawaban maupun program kerja yang jelas. Sebaliknya, forum hanya digunakan untuk menekan anggota dan mengancam pemotongan hak.
Rampas 08 Tapsel mendesak penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut keabsahan kepengurusan KPPTB dan membatalkan segala keputusan RAT yang dinilai cacat hukum dan berpotensi merugikan anggota.*
MEDAN Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Padanglawas tampil memukau dengan busana adat Tabagsel dalam
Nasional
BADUNG Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke126 Tahun Anggaran 2025 Kodim 1611/Badung resmi ditutup di Lapangan Sepak Bola Desa Ta
Nasional
MEDAN Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Simalungun, Ny. Hj Darmawati Anton Achmad Saragih, bers
Nasional
SIMALUNGUN Suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Simalungun, yang digelar di H
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padangsidimpuan melaksanakan kegiatan pendataan izin usaha dan pajak reklame
Pemerintahan
PADANGSIDIMPUAN Satpol PP Kota Padangsidimpuan menghadiri kegiatan pemusnahan barang yang menjadi milik negara, Kamis (6/11/2025). Kegia
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan
Seni dan Budaya
MEDAN Kota Medan kembali menjadi ruang bertemunya dua kebudayaan besar Asia. Konsulat Jenderal India di Medan, berkolaborasi dengan Medan
Seni dan Budaya
TAPANULI SELATAN Kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pergerakan GEMMA PETA INDONESIA
Hukum dan Kriminal
SOLO Presiden ke7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi wacana pengusulan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Jokowi menekan
Nasional