Hati-hati dengan BNI Rantauprapat, Rp 28 Miliar Uang Jemaat Gereja Hilang
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
TAPSEL -Dewan Pimpinan Daerah Rampas Setia 08 Rumah Juang Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan penyesalan dan keberatan atas pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai pengurus Koperasi Produsen Perkebunan Tondi Bersama (KPPTB) di Hutaraja, Kecamatan Muara Batangtoru, Tapsel.
Ketua Rampas 08 Tapsel, Erijon Damanik, menyampaikan bahwa pelaksanaan RAT tersebut diduga dipaksakan oleh kelompok tertentu dan berpotensi memicu kegaduhan sosial di tengah masyarakat.
"Kami menyayangkan pelaksanaan RAT oleh oknum-oknum yang mencoba memancing keributan. Padahal Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Tapsel sudah menyarankan agar RAT ditunda karena ada kasus hukum yang masih berproses," ujar Erijon saat dihubungi via WhatsApp, Jumat (27/6).
Erijon juga menilai bahwa pengurus yang melaksanakan RAT tidak memiliki legal standing yang sah, karena dibentuk melalui Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) pada 10 Mei 2024 yang disebut dilakukan secara diam-diam, difasilitasi oleh Kabid Koperasi Ahmad Gozali Harahap tanpa sepengetahuan kepala dinas.
Lebih mengejutkan, menurut Erijon, RALB tersebut hanya dihadiri oleh 8 orang yang mengatasnamakan 400 anggota koperasi, sebuah keputusan yang dinilai mencederai asas demokrasi dan transparansi dalam organisasi koperasi.
"Pendzoliman ini harus dibongkar. Kami akan menjadi garda terdepan membela kepentingan anggota koperasi dan masyarakat luas," tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa pada pelaksanaan RAT yang digelar baru-baru ini, diduga ada intervensi dan ancaman kepada anggota koperasi yang tidak hadir. Mereka yang enggan hadir dan tidak menandatangani kehadiran disebut tidak akan menerima haknya dari koperasi.
Selain itu, RAT juga dinilai tidak memuat laporan pertanggungjawaban maupun program kerja yang jelas. Sebaliknya, forum hanya digunakan untuk menekan anggota dan mengancam pemotongan hak.
Rampas 08 Tapsel mendesak penegak hukum dan instansi terkait untuk segera mengusut keabsahan kepengurusan KPPTB dan membatalkan segala keputusan RAT yang dinilai cacat hukum dan berpotensi merugikan anggota.*
RANTAUPRAPAT Hatihati menyimpang uang di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Rantauprapat. Bayangkan saja, Rp 28 miliar dana Credit Unio
EKONOMI
JAKARTA Sebanyak 24.022 jemaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air setelah melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi. Kepulangan je
INTERNASIONAL
JAKARTA Kombes Ardiyanto Tedjo Baskoro, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT),
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Diskotek Blue Night di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, dirazia oleh petugas Bad
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI SELATAN Kerusakan tutupan hutan di kawasan Ekosistem Batangtoru dinilai berdampak langsung terhadap perubahan kondisi aliran Su
NASIONAL
JAKARTA Perserikatan BangsaBangsa menyatakan keprihatinan atas serangan penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Hujan deras yang melanda wilayah Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Sabtu (15/3), kembali menyebabkan banj
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang tetap melaksanakan tugasnya di tenga
PEMERINTAHAN
TEHERAN Garda Revolusi Iran (IRGC) mengeluarkan pernyataan keras yang menargetkan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dengan anc
INTERNASIONAL
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah memberikan perlindungan darurat kepada Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL