Paradoks Demokrasi? 92% Kenal Pancasila, Tapi 53% Warga Takut Bicara Politik
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengakui adanya kelalaian dalam proses penunjukan duta besar (dubes) untuk sejumlah negara strategis.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025.
"Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth," ujar Sugiono di hadapan anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan lambatnya pengisian posisi duta besar di beberapa negara penting, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Cina.
Selain itu, posisi Wakil Tetap RI di PBB juga tercatat masih kosong.
Sugiono menegaskan bahwa pihaknya akan segera menuntaskan proses pengajuan nama-nama calon dubes.
Ia menjanjikan surat pengajuan resmi akan segera dikirim ke DPR dalam waktu dekat.
"Untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera (diproses)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan ada 12 negara yang saat ini belum memiliki duta besar Indonesia.
Ia menyoroti lamanya kekosongan jabatan tersebut berpotensi mengganggu kinerja diplomasi Indonesia di luar negeri.
"Data yang saya miliki ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubes ditunjuk jadi Wamen BUMN. PBB New York dari 2024, dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. PBB Jenewa, dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ungkap Anton.
Selain itu, Anton menyebut posisi Dubes Indonesia untuk Korea Utara bahkan telah kosong sejak 2021 karena penarikan akibat pandemi COVID-19, dan hingga kini belum diisi kembali.
Ia menegaskan pentingnya percepatan penunjukan duta besar untuk menjaga efektivitas hubungan bilateral dan kepentingan nasional di forum internasional.
"Itu kalau kosongnya lama, kan, tidak bagus juga untuk negara yang bersangkutan," kata Anton.
Kementerian Luar Negeri berjanji akan mempercepat proses seleksi dan pengajuan nama, agar proses diplomasi Indonesia di luar negeri tetap optimal di tengah dinamika global yang semakin kompleks.*
(kp/a008)
JAKARTA Hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia masih mengenal dan menilai Pancasila se
NASIONAL
JAKARTA Polemik pengadaan motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terus bergulir. Dewan Pe
POLITIK
JAKARTA Polemik terkait isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo kembali memanas. Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyampaikan pesan e
POLITIK
JAKARTA Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengajak umat Islam untuk menjaga adab dan kehormatan AlQur&039an menyusul kasus dua wa
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk tetap berpedoman pada aturan dalam
POLITIK
JAKARTA Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkapkan bahwa negosiasi tingkat tinggi antara Iran dan Amerika Serikat berlangsu
INTERNASIONAL
OlehHabiburokhmanPERNYATAAN Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya bahwa ada fenomena inflasi pengamat ada benarnya. Banyak se
OPINI
SINGAPURA Harga minyak mentah dunia melonjak tajam pada perdagangan Asia, Senin (13/4/2026), seiring meningkatnya ketegangan geopolitik
EKONOMI
JAKARTA Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan Angkatan Laut AS untuk memulai blokade di Selat Hormuz setelah negosiasi den
INTERNASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia, pada Minggu malam (12/4/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam ra
NASIONAL