Kapuspenkum Jelaskan Alasan Kunjungan Jaksa Agung ke Kejaksaan Tinggi Sumut
MEDAN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan alasan kunjungan Jaksa Agung Republik In
PEMERINTAHAN
JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengakui adanya kelalaian dalam proses penunjukan duta besar (dubes) untuk sejumlah negara strategis.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025.
"Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth," ujar Sugiono di hadapan anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan lambatnya pengisian posisi duta besar di beberapa negara penting, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Cina.
Selain itu, posisi Wakil Tetap RI di PBB juga tercatat masih kosong.
Sugiono menegaskan bahwa pihaknya akan segera menuntaskan proses pengajuan nama-nama calon dubes.
Ia menjanjikan surat pengajuan resmi akan segera dikirim ke DPR dalam waktu dekat.
"Untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera (diproses)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan ada 12 negara yang saat ini belum memiliki duta besar Indonesia.
Ia menyoroti lamanya kekosongan jabatan tersebut berpotensi mengganggu kinerja diplomasi Indonesia di luar negeri.
"Data yang saya miliki ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubes ditunjuk jadi Wamen BUMN. PBB New York dari 2024, dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. PBB Jenewa, dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ungkap Anton.
Selain itu, Anton menyebut posisi Dubes Indonesia untuk Korea Utara bahkan telah kosong sejak 2021 karena penarikan akibat pandemi COVID-19, dan hingga kini belum diisi kembali.
Ia menegaskan pentingnya percepatan penunjukan duta besar untuk menjaga efektivitas hubungan bilateral dan kepentingan nasional di forum internasional.
"Itu kalau kosongnya lama, kan, tidak bagus juga untuk negara yang bersangkutan," kata Anton.
Kementerian Luar Negeri berjanji akan mempercepat proses seleksi dan pengajuan nama, agar proses diplomasi Indonesia di luar negeri tetap optimal di tengah dinamika global yang semakin kompleks.*
(kp/a008)
MEDAN Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan alasan kunjungan Jaksa Agung Republik In
PEMERINTAHAN
KABANJAHE Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar Pasar Murah 2026 untuk membantu masyar
EKONOMI
DOLOKSANGGUL Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH, menerima kunjungan Wakil Ketua I Yayasan Santo Thomas, Drs.
PENDIDIKAN
TANJUNGBALAI Wali Kota Tanjungbalai memberikan apresiasi tinggi kepada Aldino, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PG
PENDIDIKAN
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pengelolaan sampah dalam rangka target Ind
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus dugaan pemerasan oleh Bupati Pati nonaktif, Sudewo, dengan meme
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima dana hibah senilai 2,49 juta dolar AS atau sekitar Rp41,96 miliar dari Pemerintah Amer
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat pada akhir perdagangan Kamis (26/2/2026). Rupiah menguat 41 poin atau sekit
EKONOMI
BINJAI Rencana kunjungan kerja Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin ke Kejaksaan Negeri Binjai, Kamis (26/2/2026), mendadak dibatalkan. Jaja
NASIONAL
DELI SERDANG Seorang pelajar, Oka Ginting (16), meninggal dunia setelah terlindas truk tangki di Jalan Jamin Ginting KM 1718, Desa Hulu
NASIONAL