KPK Panggil Pejabat ESDM, Kasus Gratifikasi Batu Bara Masuki Babak Baru
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengakui adanya kelalaian dalam proses penunjukan duta besar (dubes) untuk sejumlah negara strategis.
Hal ini disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Senin, 30 Juni 2025.
"Saya kira ini juga kesalahan kami sehingga proses ini tidak berlangsung dengan cepat dan smooth," ujar Sugiono di hadapan anggota dewan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota Komisi I DPR mempertanyakan lambatnya pengisian posisi duta besar di beberapa negara penting, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Rusia, dan Cina.
Selain itu, posisi Wakil Tetap RI di PBB juga tercatat masih kosong.
Sugiono menegaskan bahwa pihaknya akan segera menuntaskan proses pengajuan nama-nama calon dubes.
Ia menjanjikan surat pengajuan resmi akan segera dikirim ke DPR dalam waktu dekat.
"Untuk beberapa pos tadi yang disebutkan, kami berharap dalam satu dua hari ini sudah ada surat ke DPR untuk bisa segera (diproses)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, mengungkapkan ada 12 negara yang saat ini belum memiliki duta besar Indonesia.
Ia menyoroti lamanya kekosongan jabatan tersebut berpotensi mengganggu kinerja diplomasi Indonesia di luar negeri.
"Data yang saya miliki ada 12 KBRI kosong tanpa dubes. Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubes ditunjuk jadi Wamen BUMN. PBB New York dari 2024, dubesnya jadi Wamenlu. Dubes Jerman jadi Wamenlu juga. PBB Jenewa, dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ungkap Anton.
Selain itu, Anton menyebut posisi Dubes Indonesia untuk Korea Utara bahkan telah kosong sejak 2021 karena penarikan akibat pandemi COVID-19, dan hingga kini belum diisi kembali.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Pembinaan Pengusaha Batu Bara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kemen
NASIONAL
JAKARTA Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat w
POLITIK
MEDAN Akses jaringan internet dilaporkan mengalami gangguan hingga tidak dapat digunakan selama beberapa jam saat aksi unjuk rasa mahasi
POLITIK
JAKARTA Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jakarta membubarkan diri
POLITIK
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur seko
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima 15 perwakilan mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jal
POLITIK
JAKARTA Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan perbaikan terhadap usulan anggaran tahun 2027. Per
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan Angg
EKONOMI
MEDAN Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan praktik jual beli dapur dala
POLITIK
BANDA ACEH Analis kebijakan publik Dr. Nasrul Zaman melayangkan kritik terhadap Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta
NASIONAL