Mahasiswa Beri Batas Waktu 5 Hari ke Pemerintah Usai Dialog dengan Wapres Gibran

JAKARTA - Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka memberikan tenggat waktu lima hari kepada pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Presiden (Gibran Rakabuming Raka) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Koordinator aksi dari Universitas Bung Karno, Muhammad Abdimaludin, mengatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi apabila tidak ada perkembangan atau realisasi atas tuntutan tersebut dalam waktu 5 x 24 jam.

"Dalam memorandum itu kami sudah beri waktu lima hari. Jika tidak ada realisasi, kami akan turun ke jalan lagi," kata Abdimaludin usai pertemuan tertutup yang berlangsung hampir dua jam, dari pukul 17.20 WIB hingga 19.00 WIB.

Baca Juga:

• BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Audit Dapur dan Benahi Data

Ia menyebut, pertemuan dengan Wapres berlangsung terbuka dan mahasiswa dapat menyampaikan sejumlah aspirasi secara langsung. Menurut dia, Gibran menerima dan mencatat seluruh poin tuntutan yang diajukan.

Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu mulai dari kebijakan fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, hingga krisis moneter dan energi.

Pada sektor pendidikan, mahasiswa meminta penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diaudit, serta pengalihan anggaran efisiensi guna subsidi Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan biaya operasional pendidikan tinggi.

Sementara di bidang hukum, mereka meminta pemerintah mendorong DPR RI melakukan peninjauan ulang terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan. Adapun di sektor ekonomi, mahasiswa menuntut stabilitas nilai tukar rupiah dan penolakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax di sejumlah daerah.

Abdimaludin menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya akan menilai pemerintah tidak menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat dalam pertemuan tersebut.*

(oz/dh)

BGN Hentikan Sementara Program MBG Saat Libur Sekolah, Audit Dapur dan Benahi Data

Dugaan Penyimpangan Program MBG Disorot, DPRD Sumut Desak Aparat Bertindak

Ketua DPRD Sumut Temui Massa BEM USU, Janji Kawal 9 Tuntutan hingga ke Pemerintah Pusat

Kejagung Belum Akan Geledah Rumah Kepala BGN, Penyidikan Kasus MBG Masih Dikembangkan

Demo BEM USU Memanas di DPRD Sumut, Mahasiswa Soroti BBM, Rupiah, dan Lapangan Kerja

BEM USU Geruduk DPRD Sumut, Bawa 9 Tuntutan dari BBM, Pendidikan hingga Lapangan Kerja