NIAS BARAT -Upaya mediasi terkait dugaan penggelapan dana pembangunan WC sebesar Rp201,6 juta di Desa Hayo, Kecamatan Mandrehe, berakhir buntu.
Bupati Nias Barat dikabarkan akan segera melimpahkan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) pada Senin, 7 Juli 2025.
Mediasi yang digelar Kamis (3/7/2025) ini dipimpin langsung oleh Camat Mandrehe, Yarman Gulo, SE, sebagai tindak lanjut dari instruksi Inspektorat Nias Barat menyusul laporan warga mengenai penggunaan anggaran pembangunan WC tahun anggaran 2024.
Baca Juga:
Dalam forum mediasi tersebut, Demazatulo Gulo alias Ama Windi, perwakilan masyarakat Desa Hayo, menyuarakan kekecewaannya terhadap Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak transparan dan tidak menyalurkan dana tahap ketiga.
"Kami merasa ditipu. Dana tahap pertama dan kedua sudah diterima dalam bentuk barang dan sebagian uang, tapi dana tahap ketiga senilai Rp 201,6 juta sampai sekarang tidak jelas," ujar Ama Windi.
Baca Juga:
Sebaliknya, Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Dalizomasi Gulo, menyatakan bahwa pembangunan WC tersebut sebenarnya telah rampung dan bahkan telah diserahterimakan kepada dinas terkait.
Namun, pernyataannya tidak mampu meredakan kekecewaan masyarakat karena tidak adanya bukti penyaluran dana akhir secara konkret.
Dana Proyek 56 Unit WC Diduga Bermasalah
Proyek pembangunan tersebut mencakup 56 unit MCK/WC dengan total anggaran sebesar Rp672 juta. Dana dicairkan dalam tiga tahap: 25%, 45%, dan 30%, di mana dana tahap ketiga yang menjadi pokok permasalahan hingga kini belum dipertanggungjawabkan secara jelas.
Sekretaris Camat (Sekcam) dalam rapat tersebut menyampaikan bahwa Bupati Nias Barat telah memutuskan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum.
"Kasus ini akan dilimpahkan ke APH pada tanggal 7 Juli 2025 jika tidak ada penyelesaian internal," ungkap Sekcam Mandrehe.
Aroma Tindak Pidana Korupsi
Langkah pelimpahan ini dinilai sebagai bentuk ketegasan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Nias Barat disebut telah komitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Kasus ini mendapat sorotan luas dari masyarakat karena menyangkut hak publik dan penggunaan dana negara yang semestinya dinikmati oleh warga secara merata.*
JAKARTA Tentara Nasional Indonesia (TNI) resmi mengumumkan bahwa Letnan Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya akan kembali berdinas aktif di lin
Nasional
MEDAN Suasana khidmat dan penuh penghayatan menyelimuti Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Medan pada Kamis (3/7/2025) malam. Lantunan ayatayat
Pemerintahan
MEDAN Dalam upaya mempererat kebhinekaan dan memperkuat semangat persatuan di Sumatera Utara, Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resort Medan
Komunitas
JAKARTA Analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke79 untuk Kepolisian R
Nasional
JAKARTA Jagat maya dihebohkan dengan beredarnya surat edaran yang mengatasnamakan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), beri
Nasional
PADANGSIDIMPUAN Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur PT Dalihan Natolu Grup (DNG), Akhirun Piliang
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Kementerian Perdagangan (Kemendag) membuka kemungkinan pengenaan tarif bea masuk terhadap impor komoditas singkong dan tapioka. Lan
Ekonomi
JAKARTA Pakar telematika Roy Suryo membantah keras kabar bahwa dirinya mangkir dari pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait l
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi kembali mencuat dalam sidang lanjutan kasus judi o
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandai Sumatera Utara sebagai wilayah rawan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Berdasa
Hukum dan Kriminal