JAKARTA – Setelah menanti selama lima bulan sejak mengajukan surat pengunduran diri pada 7 Februari 2025, Prof. Mohammed Ali Berawi, M.Eng.Sc., Ph.D., akhirnya resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
Pemberhentian ini tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/TPA Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Juli 2025.
Keppres tersebut juga sekaligus menunjuk pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan OIKN.
Baca Juga:
"Alhamdulillah, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 111/TPA Tahun 2025 telah keluar. Bersamaan dengan keppres ini maka berakhir secara resmi tugas saya sebagai Deputi THD OIKN," tulis Prof. Ali Berawi dalam keterangannya, Jumat (4/7/2025).
Ucapan terima kasih pun disampaikan oleh tokoh akademisi yang masuk dalam 2 persen ilmuwan top dunia itu kepada seluruh jajaran pimpinan tinggi madya OIKN atas kolaborasi selama masa tugasnya.
Baca Juga:
"Terima kasih buat semua teman-teman JPT Madya OIKN atas kerja sama menjalankan tugas. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan dan kekurangan selama bekerja bersama," imbuhnya.
Prof. Ali yang akrab disapa "Ale" juga menegaskan komitmennya terhadap pembangunan nasional dan mendoakan kelancaran seluruh proses pembangunan Ibu Kota Nusantara.
"Sukses selalu bagi kita semua untuk membangun republik tercinta," tutupnya.
Pemberhentian ini menjadi bagian dari proses penyegaran di tubuh OIKN seiring percepatan pembangunan fisik dan transformasi digital IKN menuju pemindahan resmi ibu kota negara.
Pemerintah terus menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan visi Nusantara sebagai kota masa depan yang berkelanjutan dapat tercapai.*
(km/a008)
MEDAN Kasus pembuangan mayat bayi yang sempat menggemparkan warga Medan kini memasuki babak baru. Dua terdakwa, Reynaldi (25) dan adiknya
Hukum dan Kriminal
KARANGASEM Ketua TP PKK Provinsi Bali sekaligus Duta PSBS PADAS, Ibu Putri Suastini Koster, terus menggalang kekuatan perempuan untuk me
Pemerintahan
BATU BARA Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Raja Juli Antoni, MA., Ph.D dan Wakil Menteri Kehutanan Bapak dr. Sulaiman Umar Siddi
Pertanian Agribisnis
PADANGSIDIMPUAN Nama Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunte, mendadak menjadi sorotan publik usai disebut dalam sidang kasus dugaan k
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Provinsi Bali resmi menjadi tuan rumah peluncuran Program Jaga Desa, sebuah kolaborasi strategis antara Kementerian Desa, Pemba
Pemerintahan
DENPASAR Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan pentingnya penerapan Sistem Informasi Zoonosis dan Emergin
Kesehatan
JAKARTA Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas secara resmi membuka kembali sistem administrasi pendaftaran
Nasional
MEDAN Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), mengapresiasi dan mendukunginisiatif Komisi XIII DPR RI, membentuk Tim Gabungan Pencar
Nasional
DENPASAR Komitmen pemberantasan korupsi di tingkat desa kembali diperkuat oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung Muda Inte
Pemerintahan
MEDAN Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dinilai sudah patut menetapkan tersangka kasus korupsi pengolahan tanah perkebunan oleh Koperasi Penge
Hukum dan Kriminal