Bukan Main! Blending Batu Bara Kini Wajib Izin Langsung Menteri ESDM
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun untuk mendukung pelaksanaan proyek pembangunan IKN Tahap II yang akan dimulai pada 2026.
Usulan ini disampaikan langsung oleh Kepala OIKN Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI, Selasa (8/7).
Dengan tambahan tersebut, total anggaran yang dibutuhkan OIKN pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp21,18 triliun, jauh melebihi pagu indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5,05 triliun.
"Kami membutuhkan anggaran dari Rp5,05 triliun ditambah Rp16,13 triliun. Usulan tambahan ini penting untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis di IKN," ujar Basuki di hadapan anggota dewan.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek besar, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN.
Pekerjaan ini mencakup tujuh paket proyek fisik, termasuk jaringan jalan penghubung, embung, serta sistem perpipaan air minum.
"Anggaran tambahan ini dialokasikan melalui mekanisme Alokasi Belanja Tambahan (ABT). Ruang lingkupnya termasuk pembangunan gedung-gedung lembaga negara dan infrastruktur pendukung di sekitarnya," jelas Danis.
Untuk diketahui, proyek pembangunan IKN Tahap II akan dilaksanakan pada periode 2026–2028.
Pembangunan infrastruktur dilakukan secara kolaboratif oleh tiga kementerian/lembaga, yakni OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
OIKN tahun ini telah mengawali proyek fisik dengan pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sepanjang 12,2 kilometer.
Proyek tersebut mencakup tujuh paket pengerjaan peningkatan jalan senilai Rp3,04 triliun dan dua paket pengawasan dengan nilai Rp24,5 miliar.
Pembangunan jalan ini ditargetkan rampung dalam 232 hari kerja dengan skema kontrak single years.
Sementara itu, Kementerian PU fokus menyelesaikan proyek-proyek yang telah berjalan, dan Kementerian PKP bertanggung jawab atas pengembangan hunian di kawasan IKN.
Dengan usulan tambahan anggaran ini, OIKN berharap pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya dapat berjalan sesuai rencana dan target penyelesaian pada 2028 tercapai.*
(bi/a008)
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan baru yang memperketat pengawasan praktik pencampuran atau b
EKONOMI
BOGOR Kejaksaan Agung (Kejagung) menyegel sebuah gudang penyimpanan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) di kawasan Sentul, Kab
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kodim
POLITIK
JAKARTA Pemerintah Aceh bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUPA) dalam sebua
PEMERINTAHAN
LABUHANBATU Kantor dan rumah dinas milik PT Agrinas Palma Nusantara (APN) di Desa Sukarame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris sekaligus pendiri Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus,
HUKUM DAN KRIMINAL
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meminta aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanji
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hikmah Sari, meninjau langsung kondisi jembatan di Kelurahan Mendahara, Kecamatan Menda
PEMERINTAHAN
TANJAB TIMUR Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pemerintah Kabupaten Bungo resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan
PEMERINTAHAN