JAKARTA — Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, menepis kabar yang menyebut maraknya praktik prostitusi di kawasan inti IKN, Kalimantan Timur.
Ia menegaskan bahwa aktivitas yang dimaksud terjadi di luar area IKN, tepatnya di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
"Itu di Sepaku, tiga kilometer dari IKN. Pernah ke sana belum? Jadi memang bukan di IKN-nya bos. Kalau di IKN-nya, enggak ada," ujar Basuki kepada awak media usai menghadiri rapat di Komisi II DPR RI, Selasa (8/7).
Pernyataan tersebut disampaikan Basuki menyusul pemberitaan yang menyebut penertiban puluhan perempuan diduga pekerja seks komersial (PSK) di sekitar IKN sepanjang 2025.
Menurutnya, operasi penertiban tersebut memang sempat dilakukan oleh aparat gabungan, termasuk Satpol PP, kepolisian, dan pemerintah daerah saat bulan Ramadan lalu.
"Dulu ada delapan warung yang didatangi dan ditutup karena diduga menjadi tempat praktik prostitusi. Tapi menurut Deputi Pengendalian kami, itu sudah selesai, sekarang tidak ada lagi," katanya.
Basuki menambahkan, praktik prostitusi tersebut bersifat "recycle", artinya kerap muncul dan hilang dalam siklus tertentu.
Meski demikian, ia menegaskan Otorita IKN bersama aparat gabungan akan terus melakukan pemantauan dan penindakan terhadap segala bentuk penyakit masyarakat di sekitar kawasan pembangunan IKN.
"Bukan kami menutup-nutupi. Kalau memang ada, ya kami tindak. Tapi berdasarkan laporan terakhir kami, sekarang sudah tidak ada," ujar Basuki.
Sebelumnya, Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Bagenda Ali, mengonfirmasi bahwa penertiban terhadap aktivitas prostitusi memang dilakukan sepanjang tahun 2025.
Pihaknya melakukan pemantauan dan operasi terhadap praktik prostitusi, baik secara daring maupun luring, yang terjadi di wilayah sekitar IKN.
"Kami pantau dan lakukan operasi penertiban praktik prostitusi daring maupun luring di sekitar wilayah IKN," jelas Bagenda pada Senin (7/7).
Untuk mencegah munculnya kembali praktik serupa, Basuki menegaskan bahwa tim terpadu, terdiri dari Deputi Pengendalian Otorita IKN, aparat kepolisian, dan Satpol PP, akan terus menggelar operasi rutin ke sejumlah lokasi yang terindikasi menjadi titik rawan aktivitas prostitusi.*
(cn/a008)
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumut Dr Harli Siregar diminta mengusut dugaan persekongkolan lelang proyek Pembangunan Sarana dan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah Indonesia didesak untuk melibatkan lebih banyak pihak dalam penyusunan peta jalan kecerdasan artifisial (artificial in
Sains & Teknologi
SAMOSIR Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution melakukan diskusi intensif bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Widiya
Pariwisata
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau lebih dikenal sebagai Cak Imin atau Gus Imin, m
Pendidikan
BENGKULU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait peng
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengembangkan penyidikan kasus dugaan pemerasan terhadap tenaga kerja asing (TKA) di
Hukum dan Kriminal
SAMOSIR Pemerintah Kabupaten Samosir tengah menyusun master plan pembangunan kawasan pantai sepanjang 22 kilometer yang membentang dari
Pariwisata
JAKARTA Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali mencuri perhatian publik saat mendampingi Direktur Utama PT Angels Products, Tony
Hukum dan Kriminal
BOGOR Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan tragis yang menimpa Sidah Alatas, seorang notaris asal Kota Bogor, Jawa Bara
Hukum dan Kriminal
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menjatuhkan tuntutan hukuman mati terhadap seorang notaris sekaligus akad
Hukum dan Kriminal