KPK Usul Atur Partai Politik, NasDem dan PDIP Langsung Bereaksi: Jangan Campuri Urusan Internal!
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
SUMUT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa pihak terkait dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Kali ini, seorang staf dari tersangka M. Akhirun Efendi (KIR) dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat (11/7/2025).
Staf tersebut berinisial TAU, seorang wiraswasta, yang diduga mengetahui informasi penting seputar aliran dana maupun komunikasi antara tersangka dan pihak-pihak lainnya.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama TAU, wiraswasta," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikonfirmasi dari Jakarta.
TAU diketahui merupakan staf dari tersangka KIR, yang sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 26 Juni 2025 dan dibawa ke Jakarta sehari kemudian. Pemeriksaan ini bagian dari proses pendalaman KPK dalam menelusuri dugaan suap bernilai miliaran rupiah.
Kasus Terbagi Dua Klaster Proyek, Total Nilai Capai Rp231,8 Miliar
Kasus korupsi ini mencakup enam proyek pembangunan jalan, yang terbagi dalam dua klaster:
Klaster I: Empat proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut.
Klaster II: Dua proyek milik Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Sumut.
Total nilai proyek dalam dua klaster ini mencapai sekitar Rp231,8 miliar.
JAKARTA Wacana reformasi sistem politik yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memicu respons dari sejumlah partai politik. N
POLITIK
JAKARTA Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memberikan kenaikan pangkat secara anumerta kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang g
NASIONAL
JAKARTA Pakar telematika yang juga tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, ke
POLITIK
MEDAN Harga kondom global dilaporkan mengalami kenaikan signifikan hingga 2030 persen pada April 2026. Lonjakan ini dipicu gangguan r
EKONOMI
JAKARTA Cadangan nikel Indonesia diperkirakan bisa habis dalam waktu sekitar 11 tahun jika tidak dikelola secara hatihati di tengah tingg
EKONOMI
JAKARTA Anggota Badan Sosialisasi MPR RI Himmatul Aliyah mendorong generasi muda untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilainilai Pa
NASIONAL
MEDAN Forum Wartawan Hukum Sumatera Utara (Forwakum Sumut) terus memperluas jaringan organisasi di daerah dengan membentuk kepengurusan ba
NASIONAL
MEDAN Kasus dugaan pemalsuan puluhan bilyet cek yang merugikan PT Toba Surimi Industries Tbk (PT TSI) hingga Rp123,2 miliar menyeret sejum
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Barang atas pelepasan sebagian lahan
NASIONAL
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa ijazah perguruan tinggi tidak lagi cukup untuk menjamin daya saing di
NASIONAL