Ia juga mengonfirmasi akan dilaksanakannya uji publik mulai 20 Juli 2025.
"Kita akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para sejarawan. DPR sebagai lembaga pengawasan tentu berkepentingan menjaga proses ini tetap transparan dan akuntabel," ujar Fadli di kompleks parlemen, Jakarta.
Penulisan ulang sejarah menjadi salah satu agenda penting dalam membentuk kesadaran kolektif bangsa.
Sejarah yang utuh dan jujur diyakini akan memperkuat identitas nasional serta mencegah distorsi narasi di masa depan.*