Kisah Karyawan di Dunia Kerja: Intimidasi dan Perundungan di Kantor Bisa Dilaporkan! Ini Dasar Hukumnya

JAKARTA – Perlakuan tidak etis di dunia kerja kembali menjadi sorotan.

Seorang karyawan perempuan di sebuah perusahaan swasta di kawasan Thamrin, Jakarta, mengaku mendapatkan teguran dari atasannya dengan cara yang dianggap tidak manusiawi.

Tanpa pelanggaran yang jelas, ia diminta untuk mencari pekerjaan lain. T

eguran tersebut bahkan disampaikan dengan nada merendahkan.

Karyawan tersebut, sebut saja Dewi (nama disamarkan atas permintaan), telah bekerja di perusahaan tersebut selama enam tahun.

Kondisi kesehatannya yang sempat terganggu akibat operasi di luar negeri, membuatnya belum sepenuhnya pulih ketika kembali bekerja.

Namun, bukannya mendapatkan pengertian, ia justru mendapat tekanan verbal dari atasannya, inisial MJ.

"Saya shock saat ditegur seperti itu. Saya tidak pernah melakukan pelanggaran. Tapi saya diminta untuk bekerja di tempat lain. Rasanya seperti diusir, tapi secara halus," ujar Dewi dengan suara lirih, saat diwawancarai Bitvonline.

Dewi menegaskan bahwa dirinya tetap berusaha profesional dalam menjalankan tugas, meskipun kondisi fisik belum sepenuhnya pulih.

Ia mengaku pengalaman tersebut meninggalkan trauma, dan membuatnya kini lebih selektif dalam memilih lingkungan kerja.

Pelanggaran Etika dan Hak Pekerja

Pakar ketenagakerjaan menyatakan, teguran dari atasan semestinya disampaikan secara etis dan membangun.

Jika disertai dengan ancaman atau intimidasi, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.

Setiap pekerja dilindungi oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Atasan tidak bisa serta-merta meminta seseorang keluar dari pekerjaan tanpa dasar yang jelas.

Lebih jauh, praktik semacam ini bisa masuk dalam kategori mobbing atau perundungan di tempat kerja, yaitu tindakan sistematis untuk menyingkirkan seseorang secara psikologis melalui tekanan verbal maupun sikap merendahkan yang terus-menerus.

Langkah Hukum Bisa Ditempuh

Jika terbukti melanggar norma kerja atau menyebabkan tekanan psikologis, karyawan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum melalui Pengawas Ketenagakerjaan, Ombudsman, atau bahkan Pengadilan Hubungan Industrial.

Pihak perusahaan sejatinya wajib menciptakan lingkungan kerja yang sehat, adil, dan bebas dari perundungan.

Tanpa budaya kerja yang beretika, produktivitas dan kesehatan mental karyawan akan terus tergerus.

Dewi berharap kejadian yang menimpanya bisa menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk lebih menghargai dedikasi dan kondisi personal pekerja.

"Saya hanya ingin bekerja dengan tenang, tanpa intimidasi. Tidak semua orang bisa langsung pulih secara fisik dan mental setelah sakit. Saya tidak mau orang lain mengalami hal yang saya alami," tutupnya.*