Bahlil Tegaskan: Investasi AS di Mineral Kritis Dibuka, Ekspor Bahan Mentah Tetap Dilarang
JAKARTA Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis, tetapi menegas
EKONOMI
JEMBRANA – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapan personel dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Polres Jembrana menggelar kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh para personel dari berbagai satuan kerja.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Tim Penyuluhan Hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Bali, dan berlangsung di Lobby serta Aula Polres Jembrana pada Jumat pagi (18/7).
Tim Bidkum Polda Bali yang hadir dalam kesempatan tersebut dipimpin oleh Kasubbidsunluhkum AKBP I Made Krisnha M, S.H., M.H., bersama Penata TK I Titin Syami, Aiptu Dewa Ketut Adi Pramadi, S.H., dan Bripda I Kadek Yudana Billy.
Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, S.H., S.I.K., M.I.K., didampingi Kasikum Polres Jembrana, IPDA I Made Sutama Setiawan, S.H.
Dalam sambutannya, Kapolres Jembrana menegaskan pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap KUHP yang baru, yang akan mulai diberlakukan secara nasional pada Januari 2026 mendatang.
"Sebagai aparat penegak hukum, kita dituntut untuk memahami substansi KUHP baru secara utuh. Pemahaman ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan tafsir dalam penegakan hukum di lapangan," ungkap Kapolres.
Sementara itu, AKBP I Made Krisnha M menyampaikan bahwa KUHP baru mencerminkan semangat reformasi hukum nasional, yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif.
"KUHP ini mengedepankan prinsip pemulihan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta menjawab tantangan kejahatan modern seperti kejahatan siber dan pelanggaran digital," jelasnya.
Kegiatan diikuti oleh sekitar 50 personel dan berlangsung dalam suasana interaktif.
Setelah pembukaan dan sambutan, para peserta menerima paparan materi secara komprehensif dan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab.
Suasana acara juga diwarnai dengan penyanyian lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Bidkum Polda Bali, dan lagu Bagimu Negeri, sebagai bentuk refleksi dan penguatan nilai kebangsaan.
Acara ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk dokumentasi serta komitmen bersama dalam mengimplementasikan KUHP baru secara bertanggung jawab.
JAKARTA Pemerintah Indonesia membuka peluang investasi bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis, tetapi menegas
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mulai mempersiapkan kontingen Indonesia untuk SEA Games 2027 meski daftar cabang ola
OLAHRAGA
JAKARTA Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan dukungannya agar Kepolisian Republik Indonesia tetap berada la
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi raksasa tidur. Pernyataan itu disampaikan dalam pertem
POLITIK
JAKARTA Diplomasi Presiden Prabowo Subianto membuahkan hasil nyata. Tarif impor Amerika Serikat ke Indonesia berhasil diturunkan dari 32
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan proses hukum terkait tuntutan hukuman mati terhadap Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapa
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M., meninjau langsung pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat
NASIONAL
ACEH UTARA Menteri Dalam Negeri Mendagri Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Aceh Timur dan Aceh Utara, Jumat (20/2/2026), didampingi
PEMERINTAHAN
BANDUNG Penutupan Kebun Binatang Bandung memicu perdebatan publik terkait dasar hukum dan proporsionalitas langkah Pemerintah Kota Bandu
PEMERINTAHAN
PAYUNG, KARO Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, didampingi Wakil Bupati Komando Tarigan dan Sekretaris Daerah Gelo
PEMERINTAHAN