Baron Harahap: LSM, Aktivis, dan Media Adalah Pilar Demokrasi dan Pengawas Kebijakan Publik

TAPANULI SELATAN – Dalam sistem demokrasi modern, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aktivis, dan media memiliki peran sentral dalam menjaga jalannya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ketiga elemen ini berfungsi sebagai social control yang tak terpisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Ronald Harahap atau juga dikenal sebagai Baron Harahap, dalam keterangannya kepada media pada Sabtu (26/7/2025).

Ia menekankan bahwa keberadaan LSM, aktivis, dan media memiliki dasar hukum yang jelas serta peran vital dalam memastikan kebijakan publik berpihak pada keadilan sosial dan prinsip transparansi.

Menanggapi maraknya pemberitaan terkait pekerja sosial yang tertangkap tangan dalam dugaan pemerasan terhadap kepala desa, kepala sekolah, atau pejabat lainnya, Baron menyampaikan pandangan kritis.

Ia menyebut bahwa fenomena tersebut tak sepenuhnya bisa disebut sebagai pemerasan semata, melainkan kerap merupakan bentuk transaksi kesepakatan yang terjadi karena adanya temuan pelanggaran oleh oknum pejabat.

"Jika benar terjadi transaksi suap agar kasus tidak dipublikasikan atau dilaporkan, maka bukan hanya pekerja sosial yang harus ditindak, tetapi juga pejabat yang melakukan penyimpangan. Keduanya harus diproses hukum secara adil," tegas Baron.

Lebih lanjut, Baron menjelaskan bahwa peran LSM dan aktivis adalah melakukan riset, analisis, dan advokasi kebijakan, sementara media menjadi saluran edukatif yang menjembatani hasil kerja tersebut kepada publik luas.

Kolaborasi antara ketiga unsur ini diyakini mampu menekan penyalahgunaan wewenang, baik di tingkat pusat, daerah, maupun pada birokrasi di akar rumput yang kerap luput dari pengawasan.

"LSM sebagai penyedia informasi, aktivis sebagai penggerak kepentingan publik, dan media sebagai alat edukasi serta publikasi. Ketiganya memiliki posisi strategis dan saling melengkapi dalam menjaga demokrasi," ujar Baron.

Dengan keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan dan pengambilan kebijakan, menurut Baron, maka kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkat.

Hal ini juga berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik dan penurunan biaya politik (cost politic).