"Indonesia (C)emas 2025": BEM-SI Bacakan 11 Tuntutan Strategis, Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

JAKARTA – Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar aksi damai bertajuk "Indonesia (C)emas 2025" di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, pada Senin (28/7/2025).

Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa atas dinamika kebijakan nasional yang dinilai menjauh dari cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Mahasiswa dari UI, IPB, UNJ, PNJ, USU Medan, UIN Sumut, UIN Ar-Raniry, UNAND, UNRI, Universitas Bengkulu dan berbagai kampus lainnya ikut turun langsung dalam barisan massa.

Dengan membawa spanduk, poster, dan kajian akademik, para peserta long march dari Monas menuju titik aksi sambil menyuarakan tuntutan agar negara lebih peka terhadap keresahan rakyat.

"Aksi ini bukan tentang gagalnya Indonesia Emas, tetapi tentang rakyat yang semakin cemas. Kami hadir bukan hanya sebagai simbol perlawanan, tapi sebagai penyambung lidah rakyat," tegas Teo Ramadhan, Koordinator Lapangan aksi BEM-SI.

11 Tuntutan untuk Indonesia yang Lebih Adil

Koordinator Pusat BEM-SI, Muzammil Ihsan, menyatakan bahwa 11 tuntutan yang dibacakan merupakan hasil kajian kritis dan suara dari akar rumput mahasiswa di berbagai daerah.

Berikut 11 poin tuntutan aksi "Indonesia (C)emas 2025":

- Menolak segala bentuk pengaburan dan politisasi sejarah demi kepentingan elit kekuasaan.

- Mendesak penundaan pengesahan RUU yang masih menyimpan pasal kontroversial hingga dilakukan revisi substantif.

- Menuntut transparansi penuh dalam perjanjian bilateral dan perlindungan kepentingan nasional.

- Mendorong audit menyeluruh terhadap izin pertambangan dan pemberantasan tambang ilegal, serta perlindungan masyarakat adat.

- Menolak pembangunan lima batalion militer baru di Aceh dan menuntut keterbukaan data personel militer sesuai MoU Helsinki.

- Menghentikan pembangunan fasilitas militer di lingkungan kampus seperti Universitas Riau dan kampus lain.

- Menolak penerapan UU TNI yang membuka ruang intervensi terhadap sipil.

- Menuntut kebebasan bagi mahasiswa dan aktivis yang masih ditahan tanpa dasar hukum jelas.

- Menolak promosi LGBT di ruang publik dan mendesak regulasi berdasarkan nilai agama dan budaya bangsa.

- Menolak rangkap jabatan antara sipil dan militer sebagai bentuk pelemahan profesionalisme birokrasi.

- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mempercepat pemberantasan korupsi.

Dalam aksi tersebut, massa akhirnya diterima secara langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, yang hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi mahasiswa.

"Kami menghargai gerakan mahasiswa sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah akan mempelajari dan menindaklanjuti tuntutan ini secara serius," ujar Juri di hadapan massa.

BEM-SI memberikan tenggat waktu 3 x 24 jam bagi pemerintah untuk memberikan tanggapan konkret atas tuntutan yang telah disampaikan.

Jika tidak direspons, BEM-SI menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.

Aksi ini menjadi penanda bahwa peran mahasiswa sebagai agen perubahan tetap hidup dan progresif.

BEM-SI menegaskan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut hingga pemerintah menunjukkan komitmen terhadap aspirasi rakyat.*

(tt/a008)