JAKARTA – Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, melalui tim kuasa hukumnya resmi melaporkan tiga hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung (MA).
Ketiganya adalah Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika, serta dua hakim anggota Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setyawan.
Pelaporan dilakukan atas putusan vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom dalam kasus importasi gula. Langkah hukum ini diambil hanya beberapa hari setelah Tom menerima abolisi dari Presiden Prabowo Subianto, yang membebaskannya dari tahanan.
Baca Juga:
"Karena tidak ada dissenting opinion dalam putusan itu, seluruh anggota majelis hakim kami laporkan," kata Zaid Mushafi, kuasa hukum Tom, di Gedung MA, Senin (4/8/2025).
Baca Juga:
Zaid menjelaskan, pelaporan ini bukan semata-mata soal ketidakpuasan terhadap putusan, melainkan bagian dari upaya Tom untuk mendorong koreksi dalam sistem hukum nasional.
"Pak Tom tidak ingin hanya bebas, tapi ingin ada evaluasi dan perbaikan sistem hukum. Supaya keadilan bisa dirasakan semua pihak," tegas Zaid.
Selain ke MA, pihak Tom juga akan melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial (KY), Ombudsman RI, serta BPKP. Untuk BPKP, laporan akan diarahkan ke ketua tim auditor yang menyusun laporan kerugian negara dalam perkara tersebut.
Tom Lembong resmi menghirup udara bebas dari Rutan Klas I Cipinang, Jakarta Timur, pada Jumat malam (1/8/2025), pukul 22.03 WIB. Ia keluar didampingi istrinya Franciska Wihardja, serta sejumlah tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Said Didu, dan Sahrin Hamid.
Keluarnya Tom disambut antusias para simpatisan yang sudah menunggu sejak pagi hari. Ia membalas sambutan itu dengan senyum tenang dan melambaikan tangan.
Langkah Presiden Prabowo memberi abolisi kepada Tom dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto menuai beragam reaksi publik dan pengamat hukum, yang menilai langkah tersebut bisa menjadi sinyal perubahan politik dan arah hukum nasional.*
BALIGE Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh SMA Negeri 2 Balige di bawah kepemimpinan Ibu Ani Sefriana Nadapdap, S.Pd., M.Si. S
Pendidikan
BINJAI Wakil Wali Kota Binjai, Hasanul Jihadi, menyampaikan seruan tegas kepada para Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Binja
Pendidikan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menegaskan komitmennya dalam menyelesaikan persoalan penerbitan sertifikat tanah wakaf Masjid Jamik yang ber
Pemerintahan
MEDAN Sebanyak 86 narapidana (napi) di Sumatera Utara resmi mendapatkan amnesti dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Mere
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) bersama Kepolisian Republik
Hukum dan Kriminal
MEDAN Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap praktik peredaran narkoba yang disamarkan dengan kedok kantor organisas
Hukum dan Kriminal
TAPANULI SELATAN Masyarakat Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mengingatkan kembali Pemerintah
Pemerintahan
ACEH Sebanyak 74 narapidana (napi) yang tersebar di berbagai lembaga pemasyarakatan di Aceh dinyatakan bebas setelah menerima amnesti da
Hukum dan Kriminal
DENPASAR Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan (Kapuslitbang) Polri, Brigjen Pol. F.X. Surya Kumara, S.H., M.H., melakukan kunjungan
Nasional
JAKARTA Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti mengimbau agar anakanak, khususnya siswa sekolah dasar, t
Pendidikan
