AHY Tegaskan Aktivitas Demokrat Bukan Manuver Politik, Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa intensitas kegiatan partainya yang belakangan menin
POLITIK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa paspor milik buronan Harun Masiku telah resmi dicabut oleh pemerintah.
Langkah ini diambil untuk mempersempit ruang gerak Harun yang buron sejak 2020 dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019–2024.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pencabutan paspor tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat penangkapan tersangka.
"Supaya jika berada di dalam negeri, dia tidak bisa keluar. Kalau di luar negeri, pencarian juga lebih mudah dilakukan," ujar Budi kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa malam (5/8/2025).
KPK juga akan memeriksa lebih lanjut detail waktu pencabutan paspor tersebut. Menurut Budi, kebijakan ini adalah bagian dari langkah sistematis untuk mengejar dan menangkap buronan.
"Pencabutan paspor ini bagian dari kebutuhan untuk mempermudah pencarian DPO," imbuhnya seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/8/2025).
Buron Sejak 2020
Harun Masiku resmi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 17 Januari 2020, setelah mangkir dari pemeriksaan KPK terkait kasus dugaan suap PAW DPR 2019–2024. Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan beberapa tersangka lainnya dalam kasus ini.
Tersangka Awal (9 Januari 2020):
Harun Masiku (pemberi suap/DPO)
Saeful Bahri (pemberi suap)
Wahyu Setiawan (mantan Komisioner KPU, penerima suap)
Agustiani Tio Fridelina (anggota Bawaslu, perantara suap)
Perkembangan Terbaru: Hasto Kristiyanto Dapat Amnesti
Pada 24 Desember 2024, KPK menetapkan dua tersangka tambahan:
Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP)
Donny Tri Istiqomah (advokat)
Hasto sempat ditahan KPK, namun dibebaskan pada 1 Agustus 2025 usai menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, KPK menegaskan pengejaran terhadap Harun Masiku tetap berlangsung, termasuk kemungkinan sidang in absentia jika penangkapan tak kunjung berhasil.
KPK menyatakan terus bekerja sama dengan Interpol, Imigrasi, dan lembaga penegak hukum internasional untuk melacak keberadaan Harun Masiku, baik di dalam maupun luar negeri.
Langkah pencabutan paspor ini diharapkan mempercepat proses ekstradisi atau pemulangan bila Harun terbukti berada di luar negeri.*
(bs/j006)
JAKARTA Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa intensitas kegiatan partainya yang belakangan menin
POLITIK
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar WalkIn Interview sebagai langkah percepatan pertemuan langsung antara pencari
EKONOMI
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan intensif dengan presiden dan wakil presiden terdahulu, ketua umum partai politik,
NASIONAL
BANDUNG Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan politik luar negeri bebas
NASIONAL
JAKARTA Wardatina Mawa mengungkap kekecewaan dan trauma yang kembali muncul saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan akses
ENTERTAINMENT
GIANYAR Kapolres Gianyar, Candra C. Kesuma, S.I.K., M.H., menghadiri kegiatan Buka Puasa Bersama Harmoni Ramadhan yang digelar di Taman
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh akan menggelar malam Nuzulul Qur&039an pada Jum&039at, 6 Maret 2026, bertempat di Masjid Raya Baiturrahma
PEMERINTAHAN
MEDAN Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama K
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam membangun
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan peringatan Nuzulul Quran 17 Ramadan 1447 H akan dilaksanakan di Istana Negara.
AGAMA