Polri Gelar Diskusi Keterbukaan Informasi, Perkuat Transparansi Menuju Indonesia Emas

MEDAN – Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan institusi kepolisian yang semakin informatif dan akuntabel.

Kegiatan yang berlangsung di Emerald Garden Hotel Medan, Kamis (7/8/2025), mengusung tema "Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas."

Diskusi tersebut dihadiri oleh pejabat utama Divhumas Polri dan Bidhumas Polda Sumut, PPID Satker jajaran, serta para Kepala Subbagian Humas (Kasihumas) dari seluruh Polres di wilayah hukum Polda Sumut.

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas sektor.

Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri yang diwakili oleh Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan agenda strategis dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Menurutnya, Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terjangkau kepada masyarakat.

"Keterbukaan informasi bukan semata kewajiban regulatif, namun merupakan pondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi bentuk nyata dari demokrasi yang sehat," ujar Brigjen Tjahyono.

Ia menambahkan, transformasi digital kehumasan kini menjadi keharusan, di mana berbagai platform seperti website resmi, SPIT, dan Mediahub dimanfaatkan untuk membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa Polda Sumut mendukung penuh arah kebijakan Divhumas Polri, khususnya dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang efektif dan terpercaya.

Menurutnya, tantangan ke depan menuntut peningkatan sinergi antar unit, penguatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kesiapan infrastruktur digital yang memadai.

"Kami berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi, demi membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," ucapnya.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dr. Abdul Harris Nasution, dalam paparan materinya menjelaskan bahwa tata kelola informasi publik harus dilakukan secara profesional, termasuk dalam hal klasifikasi informasi serta penyampaian secara proporsional.