MEDAN – Divisi Humas Mabes Polri bersama Polda Sumatera Utara menyelenggarakan Diskusi Keterbukaan Informasi Publik sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan institusi kepolisian yang semakin informatif dan akuntabel.
Kegiatan yang berlangsung di Emerald Garden Hotel Medan, Kamis (7/8/2025), mengusung tema "Peningkatan Efektivitas Keterbukaan Informasi Publik pada Polri sebagai Badan Publik Informatif dalam Rangka Menuju Indonesia Emas."
Diskusi tersebut dihadiri oleh pejabat utama Divhumas Polri dan Bidhumas Polda Sumut, PPID Satker jajaran, serta para Kepala Subbagian Humas (Kasihumas) dari seluruh Polres di wilayah hukum Polda Sumut.
Baca Juga:
Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dari lintas sektor.
Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri yang diwakili oleh Karo PID Brigjen Pol Tjahyono Saputro menyampaikan bahwa diskusi ini merupakan agenda strategis dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Baca Juga:
Menurutnya, Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban moral dan hukum untuk menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan terjangkau kepada masyarakat.
"Keterbukaan informasi bukan semata kewajiban regulatif, namun merupakan pondasi utama bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Ini juga menjadi bentuk nyata dari demokrasi yang sehat," ujar Brigjen Tjahyono.
Ia menambahkan, transformasi digital kehumasan kini menjadi keharusan, di mana berbagai platform seperti website resmi, SPIT, dan Mediahub dimanfaatkan untuk membuka akses informasi yang lebih luas kepada publik.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyampaikan bahwa Polda Sumut mendukung penuh arah kebijakan Divhumas Polri, khususnya dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang efektif dan terpercaya.
Menurutnya, tantangan ke depan menuntut peningkatan sinergi antar unit, penguatan SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta kesiapan infrastruktur digital yang memadai.
"Kami berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi, demi membangun kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian," ucapnya.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Dr. Abdul Harris Nasution, dalam paparan materinya menjelaskan bahwa tata kelola informasi publik harus dilakukan secara profesional, termasuk dalam hal klasifikasi informasi serta penyampaian secara proporsional.
SEMARANG Mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau yang akrab disapa Mbak Ita, menyampaikan pembelaan dalam sidang lan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman dan pemerasan dengan terdakwa artis Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri
Entertainment
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) tengah melakukan penyelidikan awal terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam p
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan tengah melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksana
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Pemerintah melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) membantah tudingan sejumlah pihak terkait dugaan manipulasi data pertumb
Ekonomi
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis (7/8/2025), yang dilaksanakan secar
Hukum dan Kriminal
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mencatat langkah signifikan dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana koru
Hukum dan Kriminal
NTT Duka mendalam menyelimuti keluarga besar TNI AD, khususnya keluarga Prada Lucky Chepril Saputra Namo (23), prajurit muda yang bertug
Peristiwa
BATAM Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan pusat pengobatan khusus bagi warga Gaza yang terdampak konflik, bertempat di Pulau
Pemerintahan
TAPANULI SELATAN Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung program reforma agraria nasional d
Pemerintahan
