JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait kabar yang beredar di media sosial mengenai rencana pemungutan pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja seks komersial (PSK).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, secara tegas membantah adanya kebijakan tersebut.
"Tidak ada kebijakan khusus untuk memungut pajak dari pekerja seks komersial," tegas Rosmauli, Sabtu (9/8/2025).
Baca Juga:
Kabar yang beredar tersebut berasal dari pernyataan mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Mekar Satria Utama, yang diangkat kembali oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Menurut Rosmauli, Mekar pada saat itu hanya menjelaskan unsur subjektif dan objektif sebagai wajib pajak sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), bukan mengumumkan kebijakan baru.
Baca Juga:
"Pernyataan tersebut bukan pengumuman kebijakan, dan konteksnya tidak relevan," ujarnya.
Rosmauli menyesalkan beredarnya informasi yang menyesatkan tersebut, yang dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di masyarakat.
Dia mengimbau agar pengguna media sosial lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi dengan memperhatikan relevansi dan keakuratan sumber berita.
"Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian Keuangan dan DJP, atau sumber berita yang tepercaya, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tambah Rosmauli.
Sebagai informasi, salah satu akun media sosial mengunggah berita yang menyebut Kemenkeu akan mengenakan PPh terhadap PSK dengan alasan setiap kegiatan yang menghasilkan penghasilan menjadi objek pajak.
Unggahan tersebut juga menyertakan kutipan dari Mekar Satria Utama, meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat di posisi tersebut.*
MEDAN Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mencatat kemajuan signifikan dalam proses penyaluran bantuan pangan berupa beras
Ekonomi
JAKARTA Polisi masih mendalami dugaan pencabulan yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap seorang anak berusia 12 tahun berini
Hukum dan Kriminal
PEMATANGSIANTAR Dalam suasana yang penuh khidmat dan semangat nasionalisme, pelantikan Pengurus Cabang Keluarga Besar 0216 Forum Komunik
Komunitas
JAKARTA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekenin
Ekonomi
ASAHAN Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan, Adrea Retha Zulhelfi, resmi dicopot dari jabatannya. Langkah ini diambil menyus
Hukum dan Kriminal
BANGKOK Dua warga negara Malaysia, Ong Yik Leong (26) dan Gan Xiao Zhen (27), menjadi korban pembakaran yang terjadi di area pusat perbe
Internasional
PATI Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) y
Pemerintahan
Berita
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa keselamat
Nasional
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, secara resmi mengajukan uji materi terhadap Pasal 21 UndangUndang Pemberant
Hukum dan Kriminal