JAKARTA – Seruan aksi bertajuk "Bubarkan DPR" yang ramai beredar di media sosial menjelang tanggal 25 Agustus 2025 memicu beragam respons dari masyarakat, termasuk dari kalangan gerakan sipil dan serikat buruh.
Namun hingga kini, tidak jelas siapa pihak yang bertanggung jawab di balik ajakan tersebut, termasuk tujuan utama dari aksi yang disuarakan.
Tokoh gerakan buruh sekaligus Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat, angkat suara terkait rencana aksi tersebut.
Baca Juga:
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dan mengimbau seluruh anggota serta keluarga besar KSPSI, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk tidak mengikuti aksi yang belum jelas arah dan tujuannya itu.
"Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, untuk terlibat dalam aksi 25 Agustus," ujar Jumhur, Sabtu (23/8/2025).
Baca Juga:
Menurutnya, aksi yang tak memiliki struktur dan komando yang jelas berpotensi menjadi anarkis dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik elit.
"Aksi ini berpotensi mengorbankan rakyat demi pertarungan politik elit. Oleh sebab itu, KSPSI dan saya harap elemen gerakan masyarakat sipil lainnya tidak ikut ambil bagian," tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur juga menyampaikan pandangannya terkait sistem politik Indonesia yang dinilainya lebih menitikberatkan kekuasaan eksekutif.
Menurutnya, bila memang ada keinginan untuk mengubah kebijakan, maka langkah yang lebih tepat adalah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, bukan dengan membidik lembaga legislatif.
Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah berupaya melakukan transformasi struktural untuk menghadirkan keadilan sosial dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.
"Berbagai kebijakan mendasar yang dulu identik dengan kepentingan oligarki, kini secara bertahap sedang diubah untuk kepentingan rakyat. Jadi, sebaiknya kita ikuti perkembangan ini dan mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk bertindak," ujar Jumhur.
Pernyataan Jumhur ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih bijak bagi publik, terutama menjelang agenda aksi yang belum memiliki kejelasan tersebut.
Ia menekankan pentingnya gerakan sosial yang terstruktur, rasional, dan bertanggung jawab, agar tidak menjadi alat manipulasi segelintir pihak.*
(vo/a008)
BANDA ACEH Kapolda Aceh Brigjen Pol Drs. Marzuki Ali Basyah, menerima penghargaan sebagai Inisiator Program UMKM Aman dan Kreatif pada M
Nasional
JAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk memberikan layanan gratis kepada pengguna Transjakarta dan M
Nasional
JAKARTA Tujuh anggota Brimob dinyatakan terbukti melanggar kode etik kepolisian terkait kasus kematian Affan Kurniawan, seorang pengemud
Hukum dan Kriminal
LHOKSEUMAWE Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) memberikan klarifikasi terkait insiden kebakaran yang terjadi di pabrik pupuk pelat m
Peristiwa
JAKARTA Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, atau yang lebih akrab disapa Cak Imin, mengimbau seluru
Nasional
LOMBOK Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) dilalap api pada siang hari ini, Sabtu, 30 Agustus, menyusu
Peristiwa
DELI SERDANG Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi masyarakat, teru
Nasional
SIBOLGA Dalam upaya untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Sibolga, Polres Sibolga menggelar kegiatan Doa Bersama yang
Nasional
TAPANULI SELATAN Bantuan bibit padi yang disalurkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Kelompok Tani Segar di Kelura
Pertanian Agribisnis
JAKARTA Di tengah gelombang demonstrasi besar yang berlangsung di kompleks DPR/MPR Senayan pekan ini, dua anggota DPR RI, Ahmad Sahroni
Nasional