Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi Nasional 28 Agustus, Usung Tuntutan Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah

Bandar Lampung – Lampung

Banjarmasin – Kalimantan Selatan

Pontianak – Kalimantan Barat

Samarinda – Kalimantan Timur

Makassar – Sulawesi Selatan

Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya.

1. Tolak Upah Murah

Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 8,5–10,5%. Tuntutan ini berdasarkan rumus penghitungan resmi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yang mencakup:

Inflasi nasional (diproyeksikan 3,26%)

Pertumbuhan ekonomi (sekitar 5,1–5,2%)

Indeks tertentu (untuk daya beli dan kesejahteraan)

Menurut Said Iqbal, dengan menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan, seharusnya pemerintah punya keberanian menaikkan upah agar daya beli buruh meningkat dan ekonomi terdorong.