Purbaya Cetak Dua Prestasi di China, Raih Gelar Profesor Kehormatan dan Amankan Dana Rp301 Triliun
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
MEDAN – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Sumatera Utara (Sumut) dijadwalkan akan melaksanakan aksi unjuk rasa terpusat di depan Kantor DPRD Sumut, Kamis (28/8/2025) mulai pukul 11.00 WIB.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) di wilayah tersebut.
Ketua Partai Buruh Sumut, Willy Agus Utomo, menjelaskan bahwa rencana awal aksi akan berlangsung di tiga titik yakni Polda Sumut, Kantor Gubernur Sumut, dan DPRD Sumut.
Namun, setelah melalui koordinasi dengan pihak kepolisian dan Pemerintah Provinsi Sumut, aksi akhirnya difokuskan di Kantor DPRD Provinsi.
"Aksi di Polda kami batalkan karena pihak kepolisian sudah berkomitmen menindaklanjuti aduan buruh secara maksimal dalam satu minggu ke depan," ujar Willy dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8).
Sedangkan terkait Kantor Gubernur Sumut, Willy menyampaikan bahwa Gubernur Bobby Nasution telah memberikan respons positif dengan bersedia menerima perwakilan pimpinan Partai Buruh dan SP/SB Sumut sebanyak 15 orang.
"Mengingat massa aksi dari berbagai daerah akan mulai berkumpul dan bergerak pukul 10.30 WIB, kami memutuskan tidak melakukan aksi ke Kantor Gubernur lagi, melainkan langsung ke Kantor DPRD Sumut. Kami juga mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Bapak Gubernur Bobby Nasution," tambahnya.
Massa aksi akan berkumpul di depan Istana Maimun sebelum bergerak menuju Kantor DPRD Sumut.
Dalam aksi ini, Partai Buruh dan SP/SB Sumut mengusung empat poin tuntutan utama, yaitu:
- Penghapusan sistem kerja outsourcing.
- Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Sumut tahun 2026 sebesar 10,5 persen.
- Realisasi program perumahan murah dan layak huni bagi buruh.
- Dukungan pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan nasional buruh lainnya.
"Harapan kami, tuntutan buruh dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh Gubernur Sumut beserta jajaran terkait," ujar Willy menutup.*
(mi/a008)
BEIJING Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima gelar Profesor Kehormatan (Honorary Professor) di bidang Ekonomi dari Universitas N
EKONOMI
JAKARTA Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti fenomena
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah pertandingan Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan hasil beragam pada Rabu (24/6/2026). Portugal tampil dominan dengan ke
OLAHRAGA
MEDAN Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap diperiksa oleh penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumu
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilm
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menghadiri Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Kabupaten
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum menyerah dalam upayanya mendapatkan status justice collaborator (
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Ombudsman Republik Indonesia mengungkap masih banyak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sumatera Utara yang belum menganton
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyiapkan dua opsi untuk mengatasi maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah destinasi wis
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK