Skenario Konstitusi Jika Gugatan Gibran Dikabulkan MK: Ini Alur Penggantian dan Sosok Potensial
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya belum menyerah dalam upayanya mendapatkan status justice collaborator (JC) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Meski permohonannya telah ditolak Kejaksaan Agung (Kejagung), tim kuasa hukum Sony memastikan langkah hukum masih terus berlanjut melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan seluruh persyaratan untuk pengajuan justice collaborator telah diserahkan kepada LPSK dan saat ini masih dalam tahap kajian.Baca Juga:
"Kami tetap mengajukan justice collaborator ke LPSK. Saat ini prosesnya sedang dikaji dan seluruh persyaratan sudah kami lengkapi," ujar Krisna, Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, status justice collaborator diperlukan agar Sony memperoleh perlindungan hukum dan keamanan apabila nantinya mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam skandal korupsi MBG.
Krisna menyebut kliennya siap membuka informasi penting terkait dugaan keterlibatan sejumlah nama yang disebut memiliki peran besar dalam perkara tersebut. Namun, hingga kini belum ada jaminan perlindungan bagi Sony maupun keluarganya.
"Kami berharap ada perlindungan bagi Pak Sony dan keluarganya jika nantinya mengungkap fakta-fakta penting dalam perkara ini," katanya.
Pihaknya juga meminta LPSK mengambil keputusan secara objektif tanpa intervensi dari pihak mana pun. Sebab, menurut Krisna, informasi yang akan disampaikan Sony berpotensi menyeret sejumlah tokoh berpengaruh.
Sebelumnya, Kejagung menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya. Penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG sehingga tidak memenuhi syarat utama untuk memperoleh status tersebut.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan, selain dianggap sebagai pelaku utama, Sony juga dinilai belum mengakui perbuatannya sebagaimana yang disangkakan dalam perkara tersebut.
Meski demikian, tim kuasa hukum menegaskan upaya mendapatkan status justice collaborator masih akan terus diperjuangkan melalui jalur yang tersedia sesuai ketentuan hukum yang berlaku.* (k/dh)
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah telah menuntaskan kewajiban pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia (BI) sen
EKONOMI
JAKARTA Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JATINANGOR Sebanyak 50 mahasiswa Universitas Padjadjaran (UNPAD) terpilih menerima Program Beasiswa GENZI UPZ IKA UNPAD. Selain mendapatka
PENDIDIKAN
MEDAN Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) membawa tantangan baru bagi pelaku seni, akademisi hingga fotografe
SENI DAN BUDAYA
BANDA ACEH Unit VI Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh mengamankan seorang pria berinisial AN (30) yang diduga terlibat kasus penggelapa
HUKUM DAN KRIMINAL
SIMALUNGUN Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang telah diburu hampir dua bulan. Pelaku bernama Yogi Wardani (32) ditangkap d
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Seorang warga Deli Serdang, Indrayani, mengadukan sejumlah penyidik Sat Reskrim Polrestabes Medan ke Bidang Profesi dan Pengamanan (
HUKUM DAN KRIMINAL