Motor Sitaan Kasus BGN Berpeluang Jadi Kendaraan Guru Honorer, DPR Beri Lampu Hijau
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa proses pengungkapan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak bergantung pada keterangan satu orang tersangka, termasuk Sony Sonjaya yang permohonan justice collaborator (JC)-nya resmi ditolak.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penyidik telah mengantongi berbagai alat bukti yang cukup untuk mengusut dan mengembangkan perkara tersebut.
"Pengungkapan perkara ini tidak bergantung pada satu orang saja. Kami memiliki banyak alat bukti, mulai dari keterangan saksi, barang bukti elektronik, dokumen hingga keterangan ahli," kata Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (23/6/2026).Baca Juga:
Pernyataan itu disampaikan menanggapi pertanyaan terkait kemungkinan Sony Sonjaya tidak lagi memberikan informasi secara luas setelah permohonan justice collaborator yang diajukannya ditolak penyidik.
Menurut Syarief, keputusan penolakan tersebut diambil setelah penyidik melakukan pendalaman terhadap peran Sony dalam perkara dugaan korupsi tata kelola Program MBG.
Hasil penyidikan menyimpulkan bahwa Sony Sonjaya merupakan pelaku utama dalam perkara tersebut sehingga tidak memenuhi salah satu syarat utama untuk memperoleh status justice collaborator.
Selain itu, penyidik juga menilai Sony belum mengakui seluruh perbuatannya sebagaimana yang disangkakan dalam proses pemeriksaan.
"Yang bersangkutan merupakan pelaku utama. Kemudian syarat lainnya adalah harus mengakui perbuatannya. Dalam pemeriksaan yang dilakukan, penyidik menilai hal itu belum terpenuhi," jelas Syarief.
Atas dasar tersebut, Kejagung memutuskan menolak permohonan justice collaborator yang diajukan Sony Sonjaya.
Meski demikian, Kejagung tetap menghargai informasi yang telah diberikan Sony selama proses pemeriksaan. Seluruh keterangan tersebut akan terus didalami guna mengungkap secara menyeluruh dugaan korupsi dalam Program MBG.
Penyidik juga menyebut Sony memiliki peran sentral dalam proses penentuan dan verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi bagian penting dalam penyidikan kasus ini.
Kejagung menegaskan penyidikan akan terus berjalan dengan mengandalkan berbagai alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara yang kini menjadi perhatian publik tersebut.* (k/dh)
JAKARTA Komisi X DPR RI mendukung wacana pengalihan sepeda motor sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional
POLITIK
JAKARTA Perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo memasuki babak baru. Berkas perka
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua peserta Program Sarjana Penggerak Pembangu
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali perdagangan Rabu (24/6/2026) di zona hijau. Pada sesi pembukaan, IHSG tercatat meng
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan cukup tajam pada perdagangan Rabu (24/6/2026). Harga logam
EKONOMI
JAKARTA Harga cabai rawit merah masih berada di level tinggi pada perdagangan Rabu (24/6/2026) pagi. Berdasarkan data Pusat Informasi Ha
EKONOMI
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Provinsi Gorontalo untuk menghadiri puncak acara Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelay
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa proses pengungkapan dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan segera memeriksa mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan mantan W
HUKUM DAN KRIMINAL
BANGKALAN Presiden Prabowo Subianto sempat membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Mu
POLITIK