Pihak Asing Dituding Tunggangi Demo, Ekonom: Murni Karena Rakyat Marah dan Resah Terhadap Kondisi Ekonomi

JAKARTA — Di tengah maraknya aksi demonstrasi yang mengguncang berbagai daerah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir, muncul berbagai narasi yang mencoba menjelaskan akar penyebab dari gejolak sosial tersebut.

Salah satunya adalah tudingan bahwa aksi massa tersebut ditunggangi oleh kepentingan asing.

Menanggapi hal ini, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menyampaikan pandangannya yang menegaskan bahwa gelombang unjuk rasa yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari mahasiswa, pelajar, buruh hingga ojek online, merupakan bentuk ekspresi kekecewaan yang murni dari rakyat.

"Gerakan ini muncul akibat rakyat yang marah dan resah terhadap kondisi ekonomi mereka. Tudingan bahwa ada kepentingan asing di balik aksi ini menurut saya tidak benar," ujar Nailul, Jumat (29/8).

Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi tekanan ekonomi yang berat.

Sulitnya mencari pekerjaan dan menurunnya daya beli telah menimbulkan keresahan yang akut.

Ketika ketidakpuasan ini tidak mendapat ruang aspiratif, maka luapan kekecewaan tak terelakkan.

"Mereka semakin sulit mendapatkan pekerjaan dan penghasilan. Ketika tekanan ini mencapai puncaknya, terjadilah aksi besar-besaran seperti kemarin," tambahnya.

Pernyataan Nailul ini sekaligus menanggapi klaim yang sebelumnya disampaikan oleh mantan Kepala BIN, A.M. Hendropriyono, yang menyebut bahwa aksi demonstrasi di sekitar Kompleks Parlemen disinyalir ditunggangi oleh pihak asing melalui 'kaki tangan' di dalam negeri.

Hendropriyono menyebut bahwa ada figur berpengaruh dari luar negeri yang secara tidak langsung mengatur dinamika tersebut.

Namun, ia juga menekankan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang ikut aksi tidak mengetahui bahwa mereka sedang 'dimainkan'.

"Tokoh ini bukan negarawan, tetapi memiliki pengaruh besar dalam pengambilan kebijakan di negaranya. Tujuannya tetap sama, ingin menjajah, hanya caranya berbeda. Dulu dengan peluru, sekarang dengan kekacauan demokrasi," ujar Hendropriyono di Istana Kepresidenan, Kamis (28/8).