MIFA Siap Kawal SE Wali Kota Medan, Penjualan Daging Nonhalal Ditata Rapi
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN — Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan berjalan dengan tertib dan damai.
Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh para tokoh agama, tokoh adat, dan turut dihadiri langsung oleh Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yon Edi Winara.
Dalam pembukaan acara, tokoh agama Tapanuli Selatan, Amas Muda Harahap, mengajak seluruh peserta aksi, baik mahasiswa maupun masyarakat umum, untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.
"Saya mengimbau kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat, mari kita jaga aksi ini tetap damai. Kita berasal dari budaya Dalihan Na Tolu yang menjunjung tinggi nilai kekompakan dan kekeluargaan," ujar Amas Muda Harahap dalam sambutannya.
Sementara itu, tokoh adat dari Kecamatan Arse, Hatobangon Porang Pane, juga menyampaikan pesan serupa.
Ia mengingatkan peserta aksi untuk menghargai kehadiran para tokoh adat yang turut hadir sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap aksi yang damai.
"Kami datang sebagai orang tua kalian. Kami mohon, laksanakan aksi ini dengan damai agar nama besar Dalihan Na Tolu di Tapanuli Selatan tidak tercoreng," tegasnya.
Dukungan untuk menjaga kedamaian juga disampaikan oleh tokoh adat dari Sipirok, Edward Harahap.
Dalam sambutannya, ia mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan kontak fisik atau tindakan yang dapat menimbulkan korban, sebagaimana yang marak terjadi di sejumlah daerah lain.
"Kami orang tua kalian telah berjuang menyekolahkan kalian hingga ke perguruan tinggi. Jangan sia-siakan itu dengan aksi yang berujung kekerasan. Mari jaga nama baik keluarga dan tanah kelahiran kita," ucapnya penuh harap.
Tokoh adat lainnya dari Parau Sorat, Raja Tenggar Siregar, turut mengingatkan pentingnya menjaga keakraban dan persaudaraan di tengah-tengah aksi penyampaian pendapat.
"Silakan orasi, silakan bersuara. Itu hak kalian sebagai warga negara. Namun, jangan sampai ada kekerasan, adu fisik, apalagi tindakan anarkis. Kita ini bersaudara," ujarnya.
MEDAN Majelis Ilmu Fardhu &039Ain (MIFA) Sumatera Utara menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Surat Edaran (SE) Wali Kota M
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sidang praperadilan mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dijadwalkan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, sejumlah kasus kekerasan yang melibatkan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menj
NASIONAL
DAIRI Warga Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mencabut izin operasional Satuan Pelayanan
KESEHATAN
DENPASAR Hujan deras yang mengguyur kawasan Jalan Dewi Sri, Kuta, memicu banjir cukup tinggi, memaksa warga dan sejumlah wisatawan terje
NASIONAL
DENPASAR Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, memuji pementasan teater Jaratkaru Lampan lan Utang Waras Mekutang oleh
SENI DAN BUDAYA
BINJAI Pemerintah Kota Binjai memperoleh Opini Ombudsman Republik Indonesia dengan kategori Kualitas Sedang dan nilai akhir 75,87 dalam
PEMERINTAHAN
TAPANULI SELATAN Polemik aktivitas pertambangan di Tapanuli kembali memanas. Sekretaris Jenderal Parsadaan Marga Pulungan, Muhammad Erwi
POLITIK
MEDAN, 24 Februari 2026 Pemerintah Kabupaten Asahan menerima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pemerintah Kabupaten Simalungun berhasil meraih predikat Opini Kualitas Sedang Tanpa Maladministrasi dalam Survei Penilaian K
PEMERINTAHAN