JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menegaskan bahwa pemerintah tengah menyelidiki setiap dugaan pelanggaran dalam penanganan demonstrasi secara transparan.
Hal ini disampaikan menyusul sorotan keras dari Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) terkait tindakan represif aparat dalam sejumlah aksi unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus 2025.
"Setiap pelanggaran sedang diselidiki secara transparan," tulis Kemlu RI melalui akun resmi X (dulu Twitter), Rabu (3/9/2025).
Baca Juga:
Kemlu menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Meski menegaskan penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, pemerintah juga menyampaikan penyesalan atas jatuhnya korban dan terjadinya kerusakan dalam gelombang demonstrasi.
"Indonesia menghormati kebebasan berkumpul dan berekspresi, tetapi menyesalkan bahwa unjuk rasa baru-baru ini menyebabkan korban dan kerusakan," lanjut pernyataan tersebut.
Baca Juga:
Kemlu RI menyebut mekanisme pengaduan dan pemantauan khusus telah disiapkan, dan otoritas akan memastikan adanya penegakan hukum yang adil, serta dukungan terhadap para korban dan keluarga mereka.
Menanggapi pernyataan OHCHR yang meminta investigasi atas dugaan pelanggaran, Kemlu RI menyatakan kesiapannya untuk terlibat secara konstruktif dengan badan PBB tersebut.
"Indonesia siap untuk terlibat secara konstruktif dengan OHCHR untuk terus meningkatkan promosi dan perlindungan hak asasi manusia."
Sebelumnya, juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam pernyataan video pada Senin (1/9), mengungkapkan keprihatinan atas penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Indonesia, termasuk Polri dan TNI, dalam menangani demonstran.
Ia meminta agar pemerintah Indonesia melakukan investigasi cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap dugaan pelanggaran HAM, serta mendorong agar penyelesaian dilakukan lewat dialog terbuka, bukan kekerasan.
OHCHR juga menekankan pentingnya kebebasan pers, dan meminta pemerintah menjamin hak media melakukan peliputan secara bebas dan independen.
Gelombang unjuk rasa yang menyebar ke berbagai kota Indonesia sejak pekan lalu dipicu oleh kemarahan publik atas kenaikan gaji dan tunjangan DPR RI di tengah krisis ekonomi yang membelit rakyat.
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal