Wagub Giri Prasta Hadiri Karya di Desa Adat Kutuh: "Budaya dan Adat Bali Adalah Pondasi Utama"

BADUNG – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Karya Mamungkah, Ngenteg Linggih, Tawur Walik Sumpah, dan Mapadudusan Agung Menawa Ratna yang digelar di Pura Desa, Desa Adat Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, pada Jumat (5/9/2025).

Dalam sambrama wacana-nya, Giri Prasta menegaskan pentingnya menjaga jati diri sebagai krama Bali di tengah derasnya arus modernisasi. Menurutnya, adat dan budaya adalah fondasi utama yang tidak boleh diabaikan.

"Sebagai krama Bali, kita boleh maju mengikuti perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai tercerabut dari akar adat dan budaya. Itulah jati diri kita," ujarnya tegas di hadapan para pemedek dan undangan.

Mantan Bupati Badung dua periode ini juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Adat Kutuh yang dengan penuh semangat ngayah dalam melaksanakan yadnya suci ini.

Ia mengakui bahwa pelaksanaan upacara adat dan keagamaan memerlukan pengorbanan besar, baik secara tenaga, waktu, maupun dana.

"Sejak menjabat Bupati Badung, saya selalu memastikan pemerintah hadir mendukung pelaksanaan upacara adat. Dan sekarang pun saya konsisten meneruskan hal tersebut," lanjutnya.

Dalam sambutannya, Wagub juga mengingatkan pentingnya umat Hindu memahami dan mengamalkan konsep Tri Samaya – atita (masa lalu), wartamana (masa kini), dan nagata (masa depan). Ia menekankan perlunya refleksi dan evaluasi dalam setiap pelaksanaan swadharma demi membangun masa depan yang lebih baik dalam bingkai ajaran agama Hindu.

Sebagai bentuk dukungan nyata, Wagub Giri Prasta menyerahkan punia sebesar Rp25 juta kepada panitia karya. Ia berharap yadnya ini mampu memperkuat keharmonisan, baik dalam dimensi sekala maupun niskala.

Bendesa Adat Kutuh, Jero Nyoman Mesir, menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kehadiran Wagub. Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat membantu meringankan beban krama dalam melaksanakan nangun yadnya.

Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Badung, anggota DPRD Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta sejumlah tokoh adat dan masyarakat.*