LPSK Dalami Permohonan JC Sony Sonjaya Usai Ditolak Kejagung
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan komitmennya untuk tidak mengobrak-abrik kebijakan fiskal yang telah dirancang oleh pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati.
Hal tersebut disampaikannya dalam konferensi pers perdananya sebagai Menkeu di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).
"Kami akan optimalkan sistem yang ada. Biasanya kejelekan pemimpin baru, yang lama itu diobrak-abrik. Saya tidak akan seperti itu," ujar Purbaya.
Purbaya mengatakan akan mengoptimalkan sistem fiskal yang telah berjalan dan mempercepat fungsinya agar memberikan dorongan optimal bagi perekonomian nasional. Ia juga menyatakan tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi karena telah memiliki pengalaman panjang dalam bidang kebijakan fiskal.
Sudah Kawal Dua Presiden Sebelumnya
Purbaya menjelaskan bahwa dirinya terlibat langsung dalam pengambilan keputusan fiskal saat krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020-2021, di bawah Presiden Joko Widodo.
Tak hanya itu, ia juga pernah menjadi penasihat ekonomi Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis ekonomi global pada tahun 2008, serta menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP).
"Kalau dibilang saya tidak punya pengalaman fiskal, itu salah besar," tegasnya.
Fiskal Harus Tetap Sehat, Tapi Aktif
Lebih lanjut, Purbaya menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengorbankan belanja pemerintah. Ia menilai belanja negara yang lambat dalam dua kuartal terakhir turut memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi.
"Fiskal itu harus sehat tapi tetap dibelanjakan dengan optimal. Saya ahli fiskal, saya mengerti bagaimana mengelola fiskal secara prudent," tegasnya.
Dilantik Langsung oleh Presiden Prabowo
JAKARTA Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) masih mendalami permohonan perlindungan justice collaborator (JC) yang diajukan man
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menerima permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait status tersangkan
HUKUM DAN KRIMINAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menanggapi pihakpihak yang masih mempertanyakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, pem
NASIONAL
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto mengenang perjalanan panjang karier politiknya yang diwarnai empat kali kekalahan dalam pemilihan um
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengaku mengetahui pihakpihak yang berada di balik sejumlah aksi demonstrasi yang belakangan terjadi
NASIONAL
DELISERDANG Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Korpri sebagai upaya memperkuat karakte
PEMERINTAHAN
GORONTALO Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) berupa Lencana Emas Adhi Bhak
NASIONAL
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti keunikan Indonesia dalam pengelolaan sektor pertanian yang melibatkan berbagai unsur, ter
POLITIK
GORONTALO Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap alasan dirinya selalu berpihak kepada petani dan nelayan dalam berbagai kebijakan maupun
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus dugaan penganiayaa
HUKUM DAN KRIMINAL