Polri: Tak Ada Toleransi bagi Kasat Narkoba Toraja Utara yang Terjerat Narkoba
JAKARTA Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap personel yang terlibat tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – PT Gudang Garam Tbk (GGRM) akhirnya angkat bicara terkait video viral yang memperlihatkan sejumlah karyawan berkumpul, menangis, dan berpelukan, yang sebelumnya menuai spekulasi publik terkait dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Direktur & Corporate Secretary Gudang Garam, Heru Budiman, pada Rabu (10/9/2025), ia menegaskan bahwa peristiwa dalam video tersebut bukanlah PHK massal, melainkan proses pelepasan 309 karyawan melalui pensiun normal, pensiun dini sukarela, dan berakhirnya masa kontrak kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Dengan ini kami sampaikan bahwa yang terjadi bukan PHK massal, melainkan pelepasan 309 karyawan secara normatif melalui mekanisme pensiun normal, pensiun dini secara sukarela, dan berakhirnya kontrak kerja sesuai batas waktu," ujar Heru.
Heru memastikan bahwa aktivitas operasional perseroan, mulai dari proses produksi hingga distribusi, berjalan seperti biasa dan tidak terganggu oleh proses pelepasan karyawan tersebut.
"Kejadian tersebut tidak memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha maupun kondisi keuangan perseroan," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses ini tidak memicu permasalahan hukum dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, Heru turut menjelaskan langkah strategis yang diambil Gudang Garam di tengah lesunya daya beli konsumen akibat tingginya tarif cukai rokok dan maraknya produk ilegal.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Gudang Garam telah meluncurkan beberapa varian produk baru pada tahun 2024 guna menjangkau pasar yang lebih luas dan lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
"Perseroan akan terus berinovasi dengan produk-produk yang sesuai dengan kondisi pasar, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai yang berlaku," jelas Heru.
Ia menegaskan bahwa Gudang Garam tetap berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam pemberian hak-hak karyawan yang akan dilepas atau terkena dampak penyesuaian operasional.
"Perseroan selalu memberikan hak karyawan sesuai ketentuan, termasuk apabila merasa perlu melakukan adaptasi terhadap skala operasional," pungkasnya.
Dengan klarifikasi ini, Gudang Garam berharap publik mendapatkan informasi yang akurat dan tidak terjebak dalam spekulasi yang menyesatkan.
Perusahaan menegaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memperhatikan hak dan kesejahteraan karyawan di tengah tantangan industri tembakau yang kian kompleks.*
(sp/a008)
JAKARTA Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmen tanpa toleransi terhadap personel yang terlibat tindak pid
HUKUM DAN KRIMINAL
TAPANULI TENGAH Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan penanganan sektor kesehatan bagi warga terdampak bencana alam
KESEHATAN
MEDAN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) un
PERTANIAN AGRIBISNIS
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di 18 kabupate
PEMERINTAHAN
BINJAI Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, bertindak sebagai pembina apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan No
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Zakat, infaq dan sedekah merupakan wujud nyata dari rasa kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial kita terhadap se
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Jelang Tahun Baru China 2577 Kongzili atau Imlek, Senin (16/2/2026) malam, Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim bersama
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Pemerintah Kota Tanjungbalai terus membuka ruang komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk dunia
PEMERINTAHAN
TANJUNG BALAI Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina terima audiensi Universitas Prima Medan (UNPRI) yang dipimpin Dekan Fakul
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyoroti serangkaian kasus yang melibatkan anggota Polri pada awal 2026, mulai dari duga
HUKUM DAN KRIMINAL