Diperiksa KPK, Bupati Pati Sudewo Bungkam, Ajudan Halangi Pewarta dan Tutupi Kamera

JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo, kembali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (22/9/2025), terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah.

Proyek tersebut berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan pada periode 2019–2022.

Sudewo tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.45 WIB dan keluar pada pukul 15.03 WIB. Pemeriksaan berlangsung selama kurang lebih 5,5 jam. Saat meninggalkan gedung KPK, Sudewo memilih irit bicara dan hanya mengonfirmasi bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga:

• KPK Tegaskan Tak Punya Wewenang Soal Penonaktifan Sudewo, Fokus ke Penanganan Dugaan Korupsi

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi terkait dengan kereta api," ujar Sudewo singkat kepada wartawan.

Saat ditanya soal dugaan pengembalian dana dalam kasus tersebut, Sudewo langsung membantah.

"Enggak ada pengembalian uang," tegasnya.

Sudewo kemudian langsung menuju mobil dinasnya yang telah menunggu, dikawal ketat oleh ajudannya. Ini merupakan kali kedua ia menjalani pemeriksaan terkait kasus ini. Sebelumnya, ia telah diperiksa oleh penyidik KPK pada Rabu (27/8/2025).

Dugaan Aliran Dana Rp700 Juta

KPK masih terus mendalami peran Sudewo dalam kasus rasuah yang pertama kali diungkap ke publik pada 2023. Dalam perkara ini, KPK sempat menetapkan 10 tersangka awal, yang kemudian berkembang menjadi 19 tersangka dan 1 korporasi.

Nama Sudewo kembali mencuat setelah disebut dalam dakwaan dua terdakwa, yakni Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan. Dalam dokumen tersebut, Sudewo diduga menerima komitmen fee sebesar 0,5% dari total nilai proyek sebesar Rp143,5 miliar.

Jika dikalkulasikan, aliran dana yang diduga diterima oleh Sudewo mencapai sekitar Rp700 juta, yang disebut telah direalisasikan pada September 2022.

KPK belum secara resmi menetapkan Sudewo sebagai tersangka, namun lembaga antirasuah itu menegaskan penyidikan kasus ini masih terus berkembang, termasuk menelusuri aliran dana kepada pihak-pihak lain.

Desakan Publik dan Tanggapan Kemendagri

Di tengah proses hukum yang berjalan, sejumlah elemen masyarakat mendesak agar Mendagri menonaktifkan sementara Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.

Namun, Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa penonaktifan kepala daerah hanya bisa dilakukan setelah adanya status hukum yang jelas, seperti penetapan tersangka.*

(j006)